Naradaily – Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, menyoroti adanya dugaan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam kunjungan kerja spesifik ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sahidin mengungkapkan bahwa dari sekitar delapan ribu SPPG yang ditetapkan, sekitar lima ribu tidak jelas keberadaannya. “Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual,” kata Sahidin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Ia mendorong BGN untuk memperkuat pengawasan terhadap operasional SPPG di lapangan. Menurutnya, informasi yang beredar menunjukkan banyak SPPG justru dikuasai segelintir orang, sehingga rawan menimbulkan penyimpangan.
Selain itu, Sahidin menilai lemahnya koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah menjadi salah satu hambatan utama. Padahal, pelaksanaan program MBG merupakan tanggung jawab bersama di tingkat pemerintahan. “Kami minta kepada BGN, baik pusat maupun daerah, agar menyelesaikan masalah ini, khususnya di Kepri. Jangan sampai program ini hanya sekadar ‘booking’, akunnya sudah terdaftar lalu dijual. Kalau seperti ini, kita khawatir program prioritas Presiden Prabowo Subianto justru bermasalah,” tegasnya.
Sahidin juga mengingatkan bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian serius. Ia menekankan pentingnya sistem pengawasan terpadu agar potensi insiden, seperti keracunan makanan, bisa dicegah sejak dini. (kom)
