Naradaily-Polemik adanya dugaan diskriminasi etnis terhadap calon Paskibraka Nasional asal Makassar, Cathlyn Yvaine Lesmana, disikapi bijak oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Sekretaris Jenderal INTI Hardy Stefanus menyebut, sejak awal pihaknya sudah menaruh perhatian besar, agar proses seleksi Paskibraka Nasional bisa berjalan adil dan transparan.
“Kami juga berharap, proses seleksi menjunjung tinggi nilai persatuan serta kesetaraan bagi seluruh anak bangsa,” ujar Hardy dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026). Sejak adanya dugaan diskriminasi tersebut mencuat lewat akun TikTok @orangdalam.update yang menuding proses seleksi berlangsung tidak transparan dan penuh kejanggalan, INTI Pusat langsung berkoordinasi dengan Pengurus Daerah (PD) Perhimpunan INTI Sulsel dan Generasi Muda Indonesia Tionghoa (GEMA INTI) untuk mengawal kasus tersebut.
Menurut Hardy, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut tahapan seleksi peserta, tetapi juga menyentuh nilai keberagaman dan kesempatan yang sama bagi generasi muda. “Ini bukan hanya soal seleksi, tetapi juga soal rasa keadilan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga bersama,” imbaunya.
Selain terus melakukan pendampingan terhadap Cathlyn, pihaknya juga berinisiatif untuk memberikan beasiswa. Selain Cathlyn, INTI juga memutuskan memberi tawaran beasiswa kepada siswi lain yang ikut seleksi Paskibraka, yaitu Meivylicha Putri Aurelia Kamal.
“Ini adalah bentuk dukungan moral. Kami ingin memastikan bahwa pengalaman ini tidak melemahkan semangat mereka, justru menjadi penguat untuk terus berprestasi,” tegasnya.
Walau memberikan perhatian terhadap polemik yang berkembang, INTI tetap meminta masyarakat menghormati kewenangan panitia seleksi dan lembaga terkait. Namun, Hardy menegaskan keterbukaan informasi kepada publik tetap diperlukan.
“Proses ini perlu dijelaskan secara proporsional dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ujar Hardy. Sebagai informasi, nama Cathlyn menjadi sorotan publik setelah muncul kabar dirinya dicoret dari tiga besar calon utusan putri Sulsel yang akan diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional.
Informasi yang beredar menyebut, Cathlyn digantikan oleh siswi asal Jeneponto yang disebut tidak masuk 10 besar seleksi. Isu lain yang ikut mencuat adalah dugaan diskriminasi etnis dalam proses seleksi tersebut.
Respons Pemkot Makassar
Menanggapi polemik tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin angkat bicara dan mengaku prihatin dengan nasib yang menimpa siswi asal daerahnya. Pria yang akrab disapa Appi ini mendesak agar seluruh proses seleksi Paskibraka dilakukan secara jujur dan terbuka.
Appi mengaku tidak mengetahui detail parameter penilaian di tingkat provinsi, terutama setelah beredar isu adanya pergeseran posisi peserta. “Saya tidak tahu persis apa kendala, tapi kan kami Pemerintah Kota punya perhatian, apalagi dengar-dengar ada reposisi,” ucapnya terpisah, sebelumnya.
“Padahal nilai siswi kabarnya cukup. Jadi, kita berharap benar-benar fair dalam proses ini,” sambung Appi.
Lebih dari sekadar persoalan kuota, Appi sangat menyayangkan dampak psikologis yang harus ditanggung siswi yang gugur secara mendadak setelah melalui kerja keras panjang. “Kasihan anak-anak yang sudah berproses. Mereka sudah latihan, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Yang dikhawatirkan itu mentalnya,” lanjutnya.
Ia menegaskan, Pemkot Makassar sudah mengirimkan delegasi terbaik sesuai prosedur yang berlaku. Namun, setelah masuk ke ranah provinsi, kendali penuh berada di tangan panitia seleksi wilayah.
“Ada yang tanya ke saya bagaimana prosesnya. Saya bilang dari Makassar itu kita hanya mengirim ke Provinsi. Setelah itu nanti mereka yang menilai,” jelasnya.
Appi berharap hasil kerja keras dan pembinaan dari tingkat kota bisa dihargai secara adil. “Yang jelas, kita berharap apa yang dihasilkan dari Pemerintah Kota Makassar, ini benar-benar mendapatkan penilaian yang baik dan objektif,” imbuh Munafri.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul, mengklaim seluruh tahapan sudah berjalan profesional dan sesuai regulasi. “Seleksi ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, di mana peserta yang mengikuti tahapan seleksi adalah utusan terbaik dari kabupaten dan kota. Untuk seleksi tingkat pusat, prosesnya dilakukan oleh panitia seleksi dari pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi tingkat provinsi,” kata Bustanul.
Bustanul membeberkan bahwa penilaian tidak dilakukan sepihak, melainkan melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi pusat yang berkompeten. Tim tersebut terdiri atas unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).
Ia menambahkan, kelulusan seorang calon Paskibraka nasional ditentukan oleh akumulasi banyak aspek, bukan sekadar nilai akademik formal. Pengujian meliputi kesamaptaan, keterampilan, peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, hingga evaluasi menyeluruh.
“Di dalamnya ada BPIP Pusat, DPPI Pusat, dan Setmilpres untuk menentukan peserta yang lolos ke tingkat pusat. Saya pastikan seleksi tersebut terlaksana sesuai ketentuan serta berjalan objektif dan transparan,” yakinnya. (sic)
