Naradaily-Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan lebih memilih menjadi petani apabila dirinya terpilih atau ditawari menjadi Menteri Kepolisian. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Listyo Sigit mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima pesan dari sejumlah pihak yang menanyakan kesediaannya menjabat sebagai Menteri Kepolisian. “Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp bahwa ‘mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’” katanya sambil menirukan pesan tersebut.
Pernyataan itu muncul seiring dengan berkembangnya gagasan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah kementerian. Namun, Sigit menegaskan penolakannya terhadap wacana tersebut dan menyatakan posisi Polri saat ini sudah ideal.
Menurutnya, Polri yang berada langsung di bawah Presiden memungkinkan institusi kepolisian menjalankan peran sebagai alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. “Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat), di bidang hukum, di bidang perlindungan dan pelayanan,” ucapnya.
Atas dasar itu pula, Sigit menegaskan penolakannya untuk menjabat sebagai Menteri Kepolisian. “Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ucapnya dengan tegas di hadapan anggota Komisi III DPR RI.
Jenderal polisi bintang empat tersebut bahkan menyatakan lebih memilih mundur dari jabatan Kapolri dibandingkan harus menerima posisi Menteri Kepolisian. “Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden, tetapi ada Menteri Kepolisian dan Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu untuk sikap saya,” katanya.
Pada awal rapat kerja, Kapolri juga menegaskan kembali pandangannya bahwa Polri lebih ideal berada langsung di bawah Presiden, mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas serta jumlah penduduk yang besar. “Kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, menurut Sigit, keberadaan Polri di bawah Presiden akan membuat institusi kepolisian lebih maksimal dan fleksibel dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. (kom)
