Naradaily-Mantan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Riza Primadi, menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan sebagai langkah krusial untuk mencegah kecelakaan kereta api terulang.
“Selama ini hampir sebagian besar proyek di DJKA belum sesuai dengan kebutuhan KAI,” kata Riza saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ia menilai masih terdapat persoalan koordinasi dan perencanaan yang belum selaras antara DJKA dan KAI. Menurutnya, tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola, potensi kecelakaan akan tetap menghantui.
“Saya tidak bisa meramalkan, tapi yang pasti akan terjadi lagi kalau DJKA masih berperilaku seperti sekarang ini,” ujarnya.
Riza menekankan bahwa sinergi antara regulator dan operator sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan dan mampu meningkatkan keselamatan transportasi kereta api.
Selain itu, ia juga menyoroti lambannya penyelesaian proyek Double Double Track (DDT) pada segmen Manggarai–Cikarang. Menurutnya, proyek tersebut belum menunjukkan progres signifikan meski lahan telah dibebaskan oleh KAI.
“Lahan sudah dibebaskan KAI, tapi eksekusinya jalan di tempat,” kata Riza.
Ia menjelaskan bahwa proyek DDT seharusnya telah berjalan sejak 2022 dan kini semestinya sudah rampung. Namun, realisasinya baru sebagian, yakni pada lintas Jatinegara hingga Bekasi, sementara segmen hingga Cikarang masih belum terselesaikan.
Riza pun meminta pihak terkait, khususnya DJKA, untuk memberikan penjelasan terkait keterlambatan tersebut. “Silakan tanya ke DJKA,” ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan proyek DDT berdampak langsung pada keselamatan perjalanan kereta api karena jalur yang seharusnya terpisah masih digunakan bersama oleh KRL dan kereta jarak jauh.
Sementara itu, pengamat transportasi Darmaningtyas mengungkapkan bahwa proyek DDT sebenarnya telah lama direncanakan, namun menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
“Saat itu memang tidak ada kejelasan untuk bertindak karena terkendala soal pembebasan lahan,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia juga mempercepat penertiban perlintasan sebidang di berbagai titik guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah insiden kecelakaan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur. (kom)
