Naradaily-Kebakaran yang rutin terjadi akibat kemarau panjang dan pembukaan lahan mendapat perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebagai lembaga riset negara, pihaknya tengah berupaya memperkuat teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi titik panas lebih dini.
Pengembangan teknologi ini disiapkan untuk mendukung Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, lembaganya mendapat tugas mendukung badan baru tersebut, terutama dalam pengembangan sistem deteksi dini kebakaran.
Hal itu disampaikan Arif seusai mengikuti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para ilmuwan di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. “BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini, khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi dini hotspot,” kata Arif dalam keterangannya, dikutip Jumat (25/9/2026).
Ia menambahkan, BRIN sebenarnya telah menjalankan pemantauan titik panas dan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Teknologi yang digunakan akan terus diperbarui dengan kemampuan AI yang lebih canggih.
Pengembangan tersebut ditujukan agar potensi kebakaran bisa diketahui lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan. “Kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujarnya.
Selain AI, pemerintah membahas sejumlah pilihan teknologi untuk pencegahan dan pemadaman karhutla. Teknologi yang dibicarakan antara lain, penyuntikan air ke dalam lahan atau water injection, penyediaan pompa air di tingkat desa, serta penggunaan bahan alternatif untuk membantu pemadaman.
Ia juga menyebut, para pakar akan terlibat dalam pengembangan berbagai pilihan teknologi tersebut. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan BPGMN akan diisi para ilmuwan dan tenaga profesional.
Menurut dia, pelibatan pakar diperlukan agar badan tersebut mampu merancang pencegahan karhutla untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Enam provinsi akan menjadi perhatian utama, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. (sic)
