Naradaily-Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyepakati pembentukan komite khusus dengan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Major General Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, sebagai wadah pertukaran informasi terkait kondisi terkini di Gaza.
“Kami mempersiapkan satu komite kerja sama untuk tukar-menukar informasi. Karena melihat Yordania sangat dekat dengan situasi di Gaza, sehingga tadi kami memutuskan untuk meng-update laporan intelijen situasi di Gaza melalui Yordan,” kata Sjafrie usai pertemuan tertutup dengan Yousef di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
Sjafrie menegaskan bahwa akses informasi mengenai kondisi Gaza sangat dibutuhkan pemerintah, terutama terkait rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian. Komite tersebut nantinya akan beranggotakan atase pertahanan dari kedua negara. Melalui komunikasi intensif antar-atase, Indonesia diyakini dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan cepat mengenai perkembangan di Gaza.
“Jadi, yang penting adalah kita tidak kehilangan komunikasi, kita tidak kehilangan situasi, sehingga pada saat kita mengetahui situasi yang pasti, kita tahu apa yang akan kita kerjakan di sana,” ujarnya.
Ketika ditanya soal waktu pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Sjafrie menyebut keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah memastikan TNI siap mengerahkan prajurit kapan pun dibutuhkan. Pernyataan itu merespons komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza.
“Kami sampaikan bahwa TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” kata Freddy di Jakarta.
Ia menjelaskan, seluruh keterlibatan TNI dalam misi luar negeri merupakan bagian dari kebijakan politik pemerintah. Dari sisi teknis, pasukan TNI telah menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan kemampuan operasional di berbagai medan.
Walaupun semua aspek disiapkan dengan baik, Freddy menegaskan bahwa pihaknya tetap menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat dan Panglima TNI. “Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia,” ujarnya. (kom)
