Naradaily-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong peningkatan kesejahteraan guru melalui penetapan gaji minimal sebesar Rp5 juta per bulan.
“Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru,” kata Lalu Hadrian saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti dampak kebocoran anggaran terhadap kesejahteraan guru. Menurut Lalu Hadrian, pidato Presiden memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan gaji guru belum berjalan optimal.
“Kami tentu memandang ini positif saja sebenarnya. Jadi, Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa sampai dengan hari ini gaji guru kita ini tidak naik secara optimal,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa praktik laporan ekspor palsu telah menyebabkan kerugian negara hingga ribuan triliun rupiah dan berdampak pada kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru serta pegawai negeri.
“Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun. Rp15 ribu triliun, saudara-saudara, ini semua data keluar, saya ingin sampaikan dalam forum ini,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur.
Presiden juga menjelaskan kepada para ulama yang hadir bahwa kebocoran anggaran tersebut menjadi salah satu penyebab terbatasnya ruang fiskal negara.
“Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, iya, kan? Karena uangnya enggak ada,” kata Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Lalu Hadrian mengakui bahwa gaji guru memang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, menurutnya, kenaikan tersebut masih belum optimal sehingga pemerintah perlu terus menyusun formulasi yang lebih layak bagi kesejahteraan tenaga pendidik.
Dalam rancangan postur anggaran tahun 2027, kata dia, pemerintah telah menyiapkan skema kenaikan gaji dan tunjangan guru, baik untuk aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.
Sebagai legislator yang membidangi sektor pendidikan, Lalu Hadrian mengaku menaruh harapan besar terhadap kebijakan pemerintah ke depan. Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru merupakan salah satu fondasi utama keberhasilan pembangunan pendidikan nasional.
“Kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau (Presiden) tanggal 16 Agustus, tapi kami meyakini bahwa Presiden kita ini sudah memikirkan, apalagi beliau selalu di mana-mana mengatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi yang prioritas,” ucapnya. (kom)
