Naradaily-Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta kepada pemerintah agar menetapkan status bencana nasional atas kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sejak tiga bulan lalu. Menurutnya, pemerintah sudah melakukan upaya, tapi masih belum menunjukkan hasil signifikan, karena asap masih tebal yang berdampak pada aktivitas masyarakat, mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah dan ekonomi masyarakat.
“Kondisi saat ini sudah diambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak,” kata Daniel kepada media, dikutip Selasa (13/10/2026).
Dengan dampak yang sudah berlangsung sekitar tiga bulan, sambungnya, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis agar segala kekuatan dapat dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. “Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional,” kritiknya.
Maka itu, ia menilai bantuan luar negeri juga diperlukan. Penerimaan bantuan dari luar negeri, kata dia, bukan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia lemah, melainkan karena masalah yang terjadi sangat besar dan membutuhkan kerja sama antarkawasan.
“Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini,” imbuhnya. Dia pun memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional.
Bila perlu, dia meminta agar anak kecil, orang tua, hingga penduduk rentan, untuk dievakuasi sementara ke daerah yang lebih aman dari asap. “Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla,” tegasnya.
Kemarin, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI. Salah satu agendanya mengevaluasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman, salah satu menteri yang dipanggil oleh Presiden, menjelaskan dirinya akan melaporkan hal-hal telah dilakukan, terutama di daerah-daerah yang menjadi prioritas. “Hari ini (rapat, red.) membahas tentang karhutla, karena Beliau (Presiden, red.) sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini. (Rapat diikuti, red.) yang terkait Panglima TNI, Kapolri, kemudian Kementerian Kehutanan, BNPB dan sebagainya (via, red.) Zoom, tidak langsung,” kata Menko Polkam Dudung Abdurachman menjawab pertanyaan wartawan. (sic)
