Naradaily-Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rangkaian bencana yang terjadi di Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera, seperti Sumut dan Sumbar, merupakan tanda nyata bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis iklim sekaligus krisis lingkungan. Ia menyebut peningkatan suhu di berbagai kota besar dan pola cuaca yang semakin tak menentu sebagai indikasi kuat perubahan iklim. “Sudah ada peningkatan suhu di mana-mana. Kita juga tidak lagi tahu kapan harus mengekspektasi hujan atau musim kering,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (30/11/2025).
Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Diplomacy Clinic Room Jakarta. Eddy mencontohkan sejumlah bencana belakangan ini, mulai dari banjir, hujan deras di musim kemarau, tanah longsor di Jawa Tengah, hingga banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menurutnya, seluruhnya menunjukkan betapa seriusnya krisis iklim yang dihadapi Indonesia. “Ini bagian dari krisis iklim yang kita hadapi, tetapi juga akibat perilaku kita yang tidak menghormati lingkungan hidup. Terutama pembalakan hutan dan pengambilan pasir yang masif,” katanya.
Ia turut menyoroti alih fungsi lahan besar-besaran untuk perumahan dan kawasan industri yang semakin merusak keseimbangan lingkungan. Fenomena tersebut, kata Eddy, harus menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat untuk segera melakukan pembenahan. Eddy juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga pihak yang mencemari tanah dan air. “Alarm ini harus direspons cepat agar kita bisa mencegah bencana-bencana berikutnya,” ujar Doktor Ilmu Politik UI itu.
Menanggapi viralnya kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang di beberapa daerah di Sumatera, Eddy menegaskan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan transparan. “Adanya kayu gelondongan yang terlihat jelas di depan mata kita harus ditelusuri. Jika sumbernya legal, bisa dilihat dari perizinannya. Tetapi jika di luar jalur hukum, harus ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jera,” tegasnya.
Eddy berharap pemerintah bergerak cepat mengusut sumber kayu-kayu tersebut agar perusakan hutan tidak terulang dan masyarakat tidak kembali menjadi korban bencana yang seharusnya dapat dicegah. (kom)
