Naradaily-Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik pengusung. Menurutnya, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?” kata Jimly saat ditemui setelah menjadi narasumber dalam diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta, Jumat.
Jimly menjelaskan, polemik mengenai asal calon wakil presiden muncul akibat perbedaan ketentuan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam bagian penjelasan UU MD3 disebutkan bahwa calon wakil presiden yang diajukan presiden harus berasal dari partai politik pengusung.
“Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai-artinya diajukan presiden–dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan “berasal dari” itu di Undang-Undang Dasar tidak ada,” ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menilai ketentuan dalam penjelasan UU MD3 itu keliru karena menyamakan kondisi kekosongan jabatan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.
Ia memaparkan, persyaratan usulan dari partai politik hanya berlaku apabila terjadi kekosongan dua jabatan tersebut sekaligus sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Dalam kondisi itu, tugas kepresidenan sementara dijalankan oleh triumvirat yang terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Sementara itu, dalam situasi saat ini, presiden masih menjabat dan hanya posisi wakil presiden yang kosong. Karena itu, ketentuan yang menjadi rujukan adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
“Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ,” tegasnya.
Dengan tidak adanya batasan asal partai dalam konstitusi, Jimly menyebut presiden memiliki keleluasaan untuk menentukan dua kandidat. Calon wakil presiden dapat berasal dari partai koalisi pertama, koalisi kedua, partai di luar koalisi, maupun tokoh nonpartai.
Jimly juga menyoroti dua persoalan formil dalam UU MD3 terkait ketentuan tersebut. Pertama, aturan itu dinilai membentuk norma baru yang menyimpang dari konstitusi. Kedua, norma tersebut tidak dicantumkan dalam batang tubuh pasal, tetapi hanya dimasukkan dalam bagian penjelasan.
Sebagai solusi atas perbedaan aturan tersebut, Jimly menawarkan penafsiran moderat. Menurutnya, frasa “berasal dari partai pengusung” dapat dimaknai sebagai sosok yang memperoleh persetujuan partai pengusung, bukan berarti harus menjadi kader internal partai.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa berdasarkan hierarki hukum, konstitusi tetap harus menjadi rujukan utama dalam menentukan pengganti wakil presiden.
“Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar,” ucapnya.
