Naradaily-Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pimpinan partai politik (parpol) koalisi ke Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah situasi kekosongan jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjadi salah satu petinggi partai politik yang mengonfirmasi undangan tersebut. Namun, dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai agenda maupun pembahasan dalam pertemuan dengan Prabowo.

“Istana Bogor,” kata Zulkifli Hasan, Jumat (13/11/2026). Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf juga membenarkan adanya undangan pertemuan tersebut.

Dia menyebut pertemuan dengan Presiden Prabowo dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB. Menurut Almuzzammil, pertemuan itu juga akan diisi dengan agenda penganugerahan bintang jasa kepada relawan, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun bencana lainnya.

Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan pembahasan kekosongan jabatan wakil presiden dalam pertemuan tersebut, Almuzzammil tidak memberikan keterangan lebih lanjut. “Tanya kepada yang mengundang,” kata Almuzzammil saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yusril menjelaskan, tahapan pengisian jabatan wakil presiden tersebut diawali dengan rapat MPR untuk memutuskan atau menyatakan telah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Setelah menyatakan adanya kekosongan jabatan, MPR akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden Prabowo.

Surat tersebut berisi pemberitahuan mengenai kevakuman jabatan wakil presiden sekaligus permintaan agar presiden segera mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta persyaratannya. Selanjutnya, persyaratan kedua calon tersebut akan diverifikasi oleh tim MPR sebelum diproses sesuai mekanisme yang berlaku. (sic)