Naradaily-Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan bahwa tidak ada satu pun warga Palestina yang akan dipaksa keluar dari Gaza dalam rencana gencatan senjata yang digagasnya. Trump menegaskan hal itu pada Kamis (9/10/2025), seraya menyatakan bahwa perjanjian tersebut sudah final dan siap dijalankan.

“Tidak ada seorang pun yang akan dipaksa pergi. Justru sebaliknya… tidak, kami tidak akan melakukan hal itu,” ujar Trump ketika ditanya oleh wartawan apakah rakyat Palestina akan dipaksa meninggalkan Gaza sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang diusulkannya.

Trump menyebut bahwa perjanjian gencatan senjata untuk Gaza sudah selesai dan siap dilaksanakan. Ia bahkan berencana mengunjungi Timur Tengah pada akhir pekan ini. “Saya pikir ini akan berjalan dengan baik. Saya rasa para sandera akan kembali pada Senin atau Selasa. Saya mungkin akan berada di sana, saya berharap bisa hadir. Kami berencana berangkat pada Minggu, dan saya menantikannya,” katanya di Kantor Oval.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, Trump mengatakan bahwa pembahasan terkait hal itu masih berlangsung. “Belum ada keputusan pasti. Saya kira nantinya akan ada banyak pihak yang menentukan arah kesepakatan ini, termasuk negara-negara kaya yang akan membiayainya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa banyak negara ingin melihat upaya perdamaian ini berhasil. “Saya yakin hal ini akan berhasil, bahkan prosesnya sudah mulai berjalan,” lanjutnya.

Sebelumnya, pada Rabu (8/10), Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui tahap pertama dari rencana gencatan senjata yang ia usulkan untuk Gaza. Rencana tersebut diluncurkan pada 29 September dan terdiri dari 20 poin, termasuk pembebasan seluruh tawanan Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, penghentian permanen pertempuran, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Gaza.

Tahap kedua dari rencana itu mencakup pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi kelompok Hamas, pembentukan pasukan keamanan gabungan antara warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam, serta pelucutan senjata milik Hamas. Selain itu, rencana tersebut juga mengatur pendanaan dari negara-negara Arab dan Islam untuk pemerintahan baru dan proses rekonstruksi Gaza, dengan partisipasi terbatas dari Otoritas Palestina.

Negara-negara Arab dan Muslim menyambut baik rencana gencatan senjata tersebut. Namun, beberapa pejabat menyebut masih ada sejumlah detail yang perlu dibahas dan dinegosiasikan agar dapat diimplementasikan secara penuh. (kom)