Naradaily-Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional seharusnya menjadi refleksi kehidupan berbangsa yang sehat, bukan justru menjadi sumber perpecahan.
Menurut Andreas, bangsa Indonesia harus mampu menempatkan sejarahnya secara utuh dengan menghargai jasa sekaligus mengakui sisi kelam masa lalu demi memastikan masa depan yang lebih matang secara moral dan demokratis. Ia meyakini penghargaan pemerintah terhadap para pahlawan merupakan bagian penting dari proses rekonsiliasi kebangsaan.
“Namun rekonsiliasi sejati hanya bisa lahir dari kejujuran sejarah, bukan dari penghapusan jejak masa lalu. Tugas kita adalah memastikan penghormatan ini menjadi jembatan bagi persatuan bangsa,” kata Andreas di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan sejarawan dalam proses seleksi gelar Pahlawan Nasional agar penghargaan tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat. Menurutnya, setiap nama yang diusulkan perlu melalui verifikasi dokumenter, telaah akademik, dan uji publik agar benar-benar mencerminkan kehendak kolektif bangsa, bukan sekadar keputusan elitis yang bersifat simbolik.
Meski demikian, Andreas menyatakan dukungannya terhadap pemberian penghargaan bagi siapa pun yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Namun, ia menegaskan bahwa penghormatan tersebut harus memperkuat keutuhan sejarah dan tidak memunculkan luka lama.
Selain mengenang masa lalu, Andreas menilai penghargaan seperti ini juga harus membangun kesadaran baru tentang nilai-nilai perjuangan yang relevan bagi masa depan Indonesia. Karena itu, pihaknya memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan ruang bagi aspirasi publik dalam isu-isu sejarah dan kebangsaan.
“Kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan penghargaan negara tetap berpijak pada prinsip keadilan sejarah, keutuhan nasional, dan pembentukan karakter bangsa,” ujarnya menutup pernyataan. (kom)
