Naradaily-Kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah, pada Kamis (6/11) menyerukan pemerintah untuk bergabung melawan agresi Israel, bukan bernegosiasi dengan rezim Zionis. Mereka menegaskan bahwa situasi saat ini menuntut upaya bersama untuk menghentikan pelanggaran, agresi, dan serangan Israel terhadap Lebanon.
“Kita berjanji kepada rakyat kita untuk menjaga martabat dan membela kebenaran, melindungi tanah air dan rakyat kita,” tulis Hizbullah dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden, Ketua Parlemen, dan Perdana Menteri Lebanon.
Dalam surat tersebut, Hizbullah menuding Amerika Serikat tengah menekan pemerintah Lebanon agar sepenuhnya melucuti senjata kelompok tersebut. Tekanan itu, yang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menempatkan seluruh persenjataan di bawah kendali militer nasional, disebut Hizbullah hanya menguntungkan Israel.
Kelompok itu juga menyebut bahwa kesepakatan gencatan senjata 27 November 2024 hanya mencakup demiliterisasi di wilayah selatan Lebanon dengan syarat Israel menghentikan serangannya. “Musuh Zionis tidak hanya menargetkan Hizbullah, tetapi seluruh Lebanon,” tegas Hizbullah dalam suratnya.
Menurut mereka, tujuan Israel adalah melemahkan kemampuan Lebanon dalam menghadapi tekanan politik serta memaksakan agenda dan kepentingannya di kawasan. “Untuk menangkal ancaman ini, diperlukan sikap nasional yang padu dan tegas demi mempertahankan kedaulatan dan martabat negara,” lanjut pernyataan itu.
Dalam beberapa hari terakhir, Israel diketahui meningkatkan serangan terhadap target-target Hizbullah di Lebanon selatan. Pemerintah Lebanon telah berulang kali menegaskan bahwa Israel secara sistematis melanggar kedaulatan wilayahnya meski ada perjanjian gencatan senjata.
Israel masih mempertahankan pasukannya di lima titik strategis di Lebanon selatan, termasuk bagian utara desa Ghajar, yang dianggap oleh pemerintah Lebanon sebagai bentuk pendudukan dan pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Israel berdalih bahwa operasi militernya bertujuan menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah dan melenyapkan pimpinan kelompok tersebut.
Sementara itu, pada Agustus lalu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyatakan telah memerintahkan tentara untuk menyerahkan rencana penerapan monopoli negara atas senjata di Lebanon sebelum akhir tahun.(kom)
