Naradaily-Gubernur Bali Wayan Koster merespons teguran Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi Bali yang kotor dan dipenuhi sampah dengan menyatakan akan segera membentuk satuan tugas kebersihan pantai. Langkah tersebut diambil sebagai upaya cepat menangani persoalan sampah, khususnya di kawasan pesisir.
“Saya akan membentuk satuan tugas untuk berjaga di pantai, begitu sampah datang langsung bisa dibersihkan,” kata Koster dalam rekaman yang diterima di Denpasar, Senin (2/2/2026).
Teguran Presiden Prabowo sebelumnya disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden menyoroti kondisi pantai Bali yang kotor akibat sampah serta meminta pemerintah daerah melibatkan siswa sekolah dalam kegiatan pembersihan lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, Koster menjelaskan bahwa persoalan sampah pantai di Bali merupakan masalah yang terjadi setiap tahun, terutama pada musim hujan akhir tahun. Ia menyebut sampah tersebut merupakan sampah kiriman dari luar daerah yang terbawa arus laut.
“Desember 2025, Januari dan awal Februari 2026, jadi asal hujan, sampah kiriman datangnya dari luar daerah begitu cepat, karena arusnya besar,” ucapnya.
Menurut Koster, selama ini dibutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga jam untuk mobilisasi petugas hingga pantai kembali bersih. Oleh karena itu, Pemprov Bali menilai pembentukan satuan tugas kebersihan merupakan langkah yang tepat agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat tanpa menunggu petugas reguler.
Terkait arahan Presiden agar siswa SD hingga SMA dilibatkan dalam pembersihan pantai secara rutin, Koster menilai tidak hanya kesiapan siswa yang penting, tetapi juga ketersediaan alat pengangkut sampah. Ia menyebut pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki alat berat yang cukup, namun tidak memungkinkan jika hanya difokuskan di satu lokasi.
Sebagai solusi, selain membentuk satuan tugas, Pemprov Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung berencana menyiagakan armada pengangkut sampah khusus di kawasan pantai.
“Dengan arahan Bapak Presiden tadi, kami akan segera kumpulkan Kadis Lingkungan Hidup, kemudian kepala BPBD, Kadis Pendidikan, TNI dan Polri. Begitu pulang kita akan membentuk satuan tugas langsung,” ucapnya.
Gubernur Bali juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas perhatian terhadap persoalan sampah di Pulau Dewata. Menurutnya, Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 menjadi wadah kolaborasi dan konsolidasi yang baik bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di Indonesia.
Presiden Prabowo sebelumnya mengungkapkan informasi mengenai kondisi Bali yang kotor dan penuh sampah diperolehnya dari sejumlah tokoh, menteri, hingga jenderal di Korea Selatan. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menurunkan minat wisatawan dan berdampak pada sektor pariwisata yang menjadi penopang utama lapangan kerja di Bali.
Oleh karena itu, Presiden mendorong pemerintah daerah menggerakkan siswa SD, SMP, dan SMA untuk terlibat dalam kerja bakti membersihkan lingkungan, termasuk kawasan pantai. Pemerintah pusat juga menyatakan siap memimpin dan mendukung langkah penanganan sampah apabila diperlukan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan rencana pembangunan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi di 34 kota, termasuk Bali, yang ditargetkan mulai dibangun dalam waktu dekat dan beroperasi dalam sekitar dua tahun. (kom)
