Naradaily-Anggota DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai pengungkapan pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menjadi bukti bahwa unsur negara atau pemerintah bukan aktor intelektual di balik aksi teror tersebut.
Menurut Bamsoet, sikap tegas pemerintah juga terlihat dari respons Presiden Prabowo Subianto yang mengutuk keras aksi tersebut serta mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus hingga ke dalangnya.
“Respons cepat TNI-Polri mengungkap kasus tersebut menunjukkan ketaatan kedua institusi melindungi serta merawat citra negara dan pemerintah di mata masyarakat serta komunitas internasional,” kata Bamsoet di Jakarta, Jumat.
Ia menilai langkah cepat TNI dan Polri dalam mengungkap pelaku memiliki makna penting dalam menjaga kemurnian wajah demokrasi serta citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bamsoet juga memberikan apresiasi kepada kedua institusi tersebut atas kesigapan dalam mengungkap, mengidentifikasi, dan menangkap para pelaku.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa motif di balik aksi keempat pelaku tetap harus terus didalami, baik melalui mekanisme internal TNI maupun proses hukum yang berjalan. Menurutnya, tindakan teror, intimidasi, dan penganiayaan terhadap individu atau kelompok yang menyampaikan kritik justru merugikan pemerintah dan institusi negara.
“Dengan respons seperti itu, TNI dan Polri menjelaskan bahwa negara dan pemerintah tidak membungkam kritik dari publik,” kata dia.
Bamsoet menekankan bahwa penanganan kasus ini tidak cukup hanya pada penangkapan dan pemberian hukuman kepada pelaku. Ia meminta agar proses pengusutan dilanjutkan hingga mengungkap motif dan kemungkinan adanya aktor intelektual di balik aksi tersebut.
Ia juga menyebut kasus ini sebagai contoh nyata adanya oknum dalam institusi yang berpotensi mencoreng citra pemerintah. Menurutnya, aksi teror dan intimidasi terhadap pihak yang menyuarakan kritik telah beberapa kali terjadi dalam waktu terakhir.
“Kalau tidak ditangani dengan tindakan tegas, kecenderungan itu akan merusak kredibilitas negara dan kredibilitas pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya. (kom)
