Naradaily-Disertasi Program Doktor Sosiologi Pedesaan IPB University mengungkap bahwa praktik demokrasi semu di tingkat desa menjadi salah satu penyebab pembangunan tidak tepat sasaran sehingga belum mampu menekan angka kemiskinan pedesaan secara efektif.
Temuan tersebut disampaikan oleh Lukman Hakim, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia (Fisema) IPB University, saat mempertahankan disertasinya yang berjudul Demokrasi, Implementasi Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan pada Program Doktor Sosiologi Pedesaan IPB University di Bogor, Kamis (30/7/2026).
Menurut Lukman, penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang telah memperluas kewenangan pemerintah desa sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat. Namun, kebijakan tersebut belum secara otomatis menghapus ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang masih terjadi di wilayah pedesaan.
“Hasil penelitian menunjukkan demokrasi desa dapat mendorong kesejahteraan jika deliberasi berjalan inklusif, rasional, dan berbasis data. Sebaliknya, demokrasi gagal menghasilkan kesejahteraan ketika elite mendominasi forum, politik transaksional menguat, dan akses warga miskin terhadap arena deliberatif melemah,” katanya.
Penelitian tersebut menggunakan Data Desa Presisi sebagai basis utama dengan lokasi penelitian di Desa Gelaranyar, Kabupaten Cianjur, Desa Margahayu, Kabupaten Subang, dan Desa Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi.
Hasil riset menunjukkan praktik demokrasi desa masih dibayangi dominasi elite, patronase, serta klientelisme. Kondisi tersebut melahirkan konsep Pseudo Rural Democracy atau demokrasi desa semu.
Lukman juga menemukan bahwa pembangunan desa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Program pembangunan kerap tidak tepat sasaran akibat bias kepentingan elite desa, bahkan ditemukan praktik manipulasi dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Temuan itu melahirkan konsep Pseudo Rural Development atau pembangunan desa semu, yakni kondisi ketika proses perencanaan telah berjalan sesuai prosedur, tetapi manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa tata kelola pemerintahan desa dapat berperan sebagai penghubung (bridge), mekanisme administratif tanpa dampak nyata (null mechanism), bahkan menjadi penghambat (barrier) dalam distribusi manfaat pembangunan.
Di sisi lain, warga miskin tetap aktif mengikuti pemilu, pemilihan kepala desa, hingga musyawarah desa. Namun, mereka memiliki pengaruh yang rendah dalam proses pengambilan kebijakan dan lebih rentan terhadap praktik politik transaksional.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Lukman menyimpulkan bahwa kemiskinan di pedesaan lebih banyak dipengaruhi persoalan politik dan struktur kekuasaan dibandingkan faktor budaya semata.
Selain menghasilkan temuan tersebut, disertasi ini juga melahirkan sejumlah instrumen baru, antara lain Indeks Demokrasi Desa (IDD), Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKR), tipologi tata kelola desa, serta enam kategori kemiskinan pedesaan yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa agar lebih tepat sasaran. (kom)
