Naradaily-Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta pemerintah pusat menetapkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayahnya sebagai bencana nasional. Permintaan ini disampaikan mengingat besarnya kerusakan fisik dan banyaknya jumlah korban jiwa akibat bencana tersebut.
Mahyeldi menjelaskan, lebih dari 30.000 bangunan mengalami kerusakan, termasuk rumah warga, sekolah, rumah sakit, serta berbagai infrastruktur vital. Selain itu, sekitar 13.000 hektare lahan persawahan ikut terdampak. Jumlah kerugian sementara ditaksir mencapai Rp1,2 triliun.
“Melihat skala kerusakan dan jumlah korban, kami menilai penanganan bencana ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujar Mahyeldi, dikutip Selasa (2/12/2025). Hingga Senin (1/12/2025) sore, data sementara mencatat 151 orang meninggal dunia, sedangkan 118 orang masih hilang.
Sekitar 130.000 warga terpaksa mengungsi ke berbagai lokasi pengungsian yang disiapkan pemerintah daerah dan relawan. Ia menyebut proses pemulihan pascabencana diperkirakan membutuhkan waktu panjang.
Pembangunan ulang infrastruktur dan permukiman akan menghadapi tantangan besar, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada 2026. “Proses pemulihan tentu tidak singkat. Selain upaya tanggap darurat, diperlukan perencanaan jangka panjang agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman,” ujarnya.
Selain melakukan evakuasi korban serta membuka kembali jalur transportasi yang terputus, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) juga menyiapkan rencana relokasi untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor. Relokasi akan dilakukan berdasarkan pemetaan kawasan yang dinilai lebih aman dari risiko bencana di masa mendatang.
Pemprov Sumbar berharap penetapan status bencana nasional dapat mempercepat penyaluran logistik, memperkuat koordinasi lintas kementerian, dan mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak paling parah.
Pusat Masih All Out
Sementara itu, pemerintah menegaskan penetapan status darurat nasional tampaknya belum diperlukan untuk bencana banjir bandang di Sumatera. Alasannya penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu sudah berlangsung secara total.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Koordinator Penanganan Bencana di Sumatra, Pratikno, saat dihubungi dan menyampaikan perkembangan situasi wilayah bencana dari Pandan, Sibolga, Sumatera Utara, kemarin. Pratikno menjelaskan bahwa seluruh kekuatan negara telah diterjunkan sesuai instruksi Presiden.
“Atas perintah Bapak Presiden, kekuatan nasional telah dan terus dikerahkan total untuk penanganan tanggap darurat bencana di 3 provinsi,” ujarnya. Ia menambahkan, kementerian/lembaga, TNI-Polri, serta BUMN telah bekerja di bawah koordinasi BNPB, sambil memulai persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Saat ditanya alasan status darurat nasional belum diberlakukan, ia menegaskan, langkah tanggap darurat sudah berjalan efektif di lapangan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah menetapkan status tanggap darurat dan pemerintah pusat langsung memperkuat seluruh operasinya.
Dari lokasi, Pratikno menjelaskan, tantangan terbesar saat ini adalah akses darat yang terputus. “Karena banyak jalur darat terputus, maka pengiriman bantuan logistik untuk warga dikirim dari luar kota ke lokasi via udara dan laut, kemudian didistribusikan via darat dan laut,” urainya.
Ia juga menambahkan, beberapa jalur distribusi yang digunakan ialah bantuan udara masuk melalui Bandara Silangit, sementara bantuan laut melalui Pelabuhan Sibolga. Dari titik-titik itu, bantuan diteruskan menggunakan kendaraan darat dan helikopter untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi.
Pratikno juga memastikan perbaikan layanan dasar terus dilakukan. Dia memastikan kebutuhan utama warga menjadi prioritas pemerintah di tengah operasi kemanusiaan yang masih berlangsung. “Listrik sedang diperbaiki, BBM dipenuhi,” janjinya. (sic)
