Naradaily-Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi menilai budaya memilah sampah harus dimulai dari lingkungan pemerintahan agar dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat dalam menerapkan pengelolaan sampah dari sumbernya.
Menurut Nabilah, kantor pemerintahan mulai dari kelurahan, kecamatan hingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu lebih dahulu menerapkan disiplin pemilahan sampah sebelum meminta masyarakat melakukan hal serupa.
“Kalau ingin masyarakat disiplin memilah sampah dari rumah, maka kantor-kantor dinas pemerintah harus lebih dahulu menjadi contoh. Jangan sampai kampanye gerakan kuat, tetapi praktik di lapangan belum konsisten,” kata Nabilah di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Ia menyatakan mendukung penuh instruksi Gubernur DKI Jakarta terkait gerakan pilah sampah dari rumah yang mulai diterapkan sejak 10 Mei. Namun, dukungan tersebut disertai catatan agar program itu tidak berhenti sebatas slogan tanpa implementasi nyata.
Nabilah menilai keberhasilan pengurangan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat apabila kantor pemerintahan belum sepenuhnya menunjukkan teladan dalam penerapan pemilahan sampah sehari-hari.
Menurut dia, pemerintah perlu menghadirkan standar nyata agar gerakan tersebut memiliki legitimasi dan kepercayaan di mata publik.
Ia juga menyoroti persoalan sampah di Jakarta yang hingga kini masih bergantung pada penanganan di hilir, terutama di TPST Bantargebang. Padahal, akar persoalan dinilai berada di hulu, yakni belum optimalnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
“Selama sampah dari rumah masih tercampur, maka beban di hilir akan terus menumpuk. Jakarta tidak bisa terus mengandalkan Bantargebang. Ini momentum, kita manfaatkan dengan berbagai cara solutif supaya masalah sampah bisa selesai di hulu,” ujar Nabilah.
Ia meminta gerakan wajib pilah sampah dibarengi dengan pengawasan, penyediaan fasilitas pendukung, serta evaluasi berkala di seluruh lingkungan pemerintahan.
Nabilah menegaskan perubahan perilaku masyarakat tidak akan berjalan efektif tanpa keteladanan langsung dari pemerintah.
“Pemerintah harus hadir, bukan hanya lewat imbauan, tetapi lewat contoh nyata. Dari kantor pemerintahan dahulu, baru masyarakat akan percaya dan ikut bergerak,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap program pilah sampah dari sumber dapat membantu mengurangi beban pembuangan sampah ke TPST Bantargebang.
“Secara resmi, Pemerintah Jakarta mengadakan kegiatan pilah sampah, sesuai dengan Instruksi Gubernur. Kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah,” ujar Pramono.
Menurut dia, jika program pemilahan sampah berjalan efektif, maka persoalan sampah di Jakarta dapat lebih cepat diatasi karena sampah organik dan anorganik sudah terpisah sejak awal sehingga yang dibuang ke TPST Bantargebang hanya menyisakan residu. (kom)
