Naradaily-Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta pengelola Taman Margasatwa Ragunan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran yang dinilai masih menyulitkan sebagian pengunjung.
Menurut Kenneth, sistem pembelian tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan menjadi sorotan setelah sejumlah pengunjung mengeluhkan proses pembelian tiket secara langsung yang dianggap kurang praktis dan fleksibel, terutama bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan pribadi.
Ia menjelaskan bahwa keluhan tersebut muncul karena pengunjung yang belum memiliki JakCard harus membeli kartu terlebih dahulu secara tunai sebelum dapat melakukan transaksi masuk ke kawasan wisata milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut.
“Digitalisasi transaksi tentu merupakan langkah yang baik dan harus didukung. Namun, implementasinya jangan sampai justru menyulitkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas publik,” kata Kenneth di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menegaskan bahwa digitalisasi transaksi di kawasan wisata milik Pemprov DKI Jakarta harus memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan justru menambah hambatan saat berwisata.
Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menilai persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan hanya terkait kemudahan akses pembayaran, tetapi juga menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya praktik yang terkesan mengharuskan pengunjung melakukan pembayaran secara tunai akibat sistem pembayaran yang belum fleksibel. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi secara serius.
“Kalau memang pengunjung dipaksa membayar secara tunai karena permasalahan sistem pembayaran yang kaku, ini harus menjadi perhatian serius. Karena sistem tunai memiliki risiko lebih tinggi terhadap kebocoran penerimaan daerah dan membuka ruang terjadinya penyimpangan maupun dugaan pungutan liar apabila tidak diawasi secara ketat,” ujarnya.
Bang Kent menambahkan bahwa seluruh transaksi yang berkaitan dengan pelayanan publik seharusnya tercatat secara elektronik agar dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran digital juga dinilai penting untuk meminimalkan potensi kehilangan pendapatan daerah.
Di sisi lain, ia menilai pilihan metode pembayaran di Ragunan masih terbatas. Padahal, masyarakat saat ini semakin terbiasa menggunakan berbagai layanan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari.
“Saat ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan QRIS, kartu debit lintas bank, dompet digital, hingga pembelian tiket secara online. Karena itu, tidak ada alasan layanan publik membatasi pilihan pembayaran yang justru berpotensi menyulitkan pengunjung,” katanya.
Bang Kent kemudian membandingkan sistem pembayaran di Ragunan dengan kawasan wisata Ancol yang menurutnya telah menyediakan beragam pilihan transaksi bagi pengunjung.
Karena itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta bersama pengelola Taman Margasatwa Ragunan untuk segera menghadirkan sistem pembayaran yang lebih modern, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Saya akan meminta penjelasan dari pengelola maupun dinas terkait mengenai sistem pembayaran yang berlaku saat ini, termasuk mekanisme pengelolaan dan pencatatan seluruh penerimaan yang masuk,” kata Kenneth. (kom)
