Naradaily-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mengambil langkah tegas dalam menindak aksi premanisme dan tawuran yang dinilai meresahkan serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menegaskan bahwa pendekatan persuasif saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kenakalan dan perilaku buruk tidak akan pernah hilang dengan nasihat atau himbauan yang lembut. Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas terhadapnya,” kata Justin di Jakarta, Minggu (19/4/2026).
Menurut dia, pemerintah daerah perlu segera mengantisipasi sekaligus mengatasi maraknya aksi premanisme dan tawuran yang terus berulang di ibu kota.
Ia pun mendorong Pemprov DKI agar berani mengambil langkah konkret dalam memberantas kekerasan, termasuk tawuran dan praktik premanisme yang merugikan masyarakat.
Justin juga menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang dinilai belum optimal dalam menangani persoalan tersebut.
“Di sisi lain, Satpol PP kita juga tidak bergerak dengan aktif. Seolah-olah, Satpol PP baru turun kalau sudah ada kejadian yang kemudian diviralkan oleh masyarakat. Ini menunjukkan ada suatu kepasifan yang salah,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki sumber daya yang besar, baik dari sisi aparatur maupun tenaga pendukung lainnya, yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menjaga ketertiban.
Selain itu, Justin turut menyoroti besarnya anggaran hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mencapai Rp315 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
“Hibah kita untuk Forkopimda sebagai wadah koordinasi lintas aparat juga tidak kecil, yaitu sebesar Rp315 miliar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus sejalan dengan upaya nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta.
“Jangan sampai belanja miliaran rupiah itu menjadi sia-sia karena Pemprov DKI tidak bisa menindak premanisme yang terus merugikan masyarakat,” ucapnya. (kom)
