Naradaily-Anggota Komisi I DPR Taufiq R. Abdullah mendesak Markas Besar TNI mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, yang diduga digunakan sebagai markas judi online atau daring.
Penggerebekan rumah tersebut terjadi pada Minggu (4/10). Rumah dinas TNI di kawasan Cijantung itu diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online.
Rumah tersebut diduga ditempati perwira aktif TNI AD yang kemudian disewakan kepada para pelaku judi online.
“Kami meminta TNI melakukan pengusutan secara tuntas dan menyeluruh terhadap dugaan adanya markas judol di KPAD Cijantung,” kata Taufiq dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Legislator bidang pertahanan itu juga mendorong TNI mengevaluasi sistem pengawasan internal agar fasilitas perumahan militer tidak disalahgunakan untuk aktivitas kriminal.
“Harus dipastikan siapa yang menggunakan, siapa yang memberi akses, dan bagaimana aktivitas itu bisa berlangsung di kompleks TNI,” ucapnya.
Menurut dia, penyalahgunaan rumah dinas merupakan pelanggaran berat terhadap tata kelola aset negara. Ia menjelaskan rumah dinas militer dibangun menggunakan APBN untuk menunjang kedinasan dan menjadi tempat tinggal prajurit yang berhak.
“Rumah dinas itu bukan ruang usaha bebas dan bukan tempat untuk menjalankan kegiatan ilegal. Kalau dialihfungsikan untuk kegiatan yang melanggar hukum, harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Di samping itu, Taufiq menyoroti bahaya laten judi online (judol) yang dapat merusak perekonomian nasional dan tatanan sosial. Menurutnya, pemberantasan judol memerlukan pengawasan ketat lintas lembaga.
Taufiq meminta pimpinan TNI memanfaatkan momentum kasus tersebut untuk merombak sistem pembinaan dan pengawasan lingkungan perumahan prajurit di seluruh Indonesia. Audit berkala terhadap penghuni rumah dinas juga dinilai perlu dilakukan.
“Ini harus dijadikan momentum bagi pimpinan TNI untuk melakukan perbaikan manajerial. Pengelolaan rumah dinas, pengawasan lingkungan, dan mekanisme penindakan harus berjalan tertib serta akuntabel,” tuturnya.
Setelah investigasi selesai, hasil penyelidikan Pusat Polisi Militer TNI diminta agar dibuka secara transparan kepada publik. Langkah tegas TNI dalam menindak oknum yang terlibat diyakini akan memperkuat kredibilitas institusi di mata publik.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan oknum anggota yang terlibat.
“Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas. Kalau kita, pasti respon cepat,” kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10).
