Naradaily-Pemerintah menegaskan, tidak ada opsi sekolah online ditengah dinamika krisis global. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, pemerintah belum memprioritaskan opsi pembelajaran hybrid yang mengombinasikan luring dan daring di tengah dinamika krisis global.
Ia mengatakan, pembelajaran siswa harus tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu. Pemerintah memprioritaskan pembelajaran tatap muka atau luring agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
“Sektor pendidikan, pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss,” tegas Pratikno, dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (25/3/2026). Ia menjelaskan, meskipun sempat dibahas opsi pembelajaran hybrid yang mengombinasikan luring dan daring, pendekatan tersebut belum menjadi prioritas saat ini.
Menurutnya, pembelajaran daring belum dianggap sebagai urgensi, mengingat pentingnya menjaga kualitas interaksi belajar siswa secara langsung. “Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, sekolah rakyat, dan sekolah unggul garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” jelasnya.
Pratikno menambahkan, arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan krisis global harus dimanfaatkan sebagai momentum percepatan transformasi nasional. “Kita sudah mengerti masalahnya, dari dahulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Namun, sekarang akan mempercepat,” ujar Pratikno mengutip presiden.
Selain sektor pangan dan energi, presiden juga memberikan perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Transformasi juga dilakukan dalam tata kelola pemerintahan.
Pratikno mendorong percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan kinerja birokrasi, serta efisiensi layanan publik. Langkah efisiensi dilakukan melalui pengurangan perjalanan dinas nonesensial, optimalisasi rapat daring, serta penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” ulasnya.
Penegasan tidak ada penerapan sekolah online juga dikatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Ia menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi nasional.
Pernyataan ini disampaikan Abdul Mu’ti untuk merespons munculnya wacana kegiatan belajar mengajar secara daring mulai April 2026 yang sempat dikaitkan dengan langkah efisiensi energi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat. Abdul Mu’ti menjelaskan, proses belajar bagi siswa sekolah dasar hingga menengah akan tetap berlangsung secara normal dengan pola tatap muka di sekolah.
Menurutnya, kebijakan penghematan energi yang sedang disiapkan pemerintah, termasuk rencana kerja dari rumah atau work from home satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), tidak diberlakukan untuk sektor pendidikan. “Pembelajaran akan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya, menegaskan bahwa kelas tatap muka lima hari sekolah dalam sepekan tetap menjadi acuan utama. (sic)
