Naradaily-Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Arnod Sihite menyambut positif kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk Presiden KSPI, Said Iqbal, untuk bergabung dalam Kabinet Merah Putih.
Menurut Arnod, langkah tersebut merupakan keputusan strategis di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi Indonesia saat ini. Ia menilai kehadiran tokoh buruh di dalam pemerintahan dapat memberikan kontribusi penting dalam membantu mencari solusi atas berbagai persoalan nasional.
“Dengan terpilihnya sahabat kami, Said Iqbal, kami mengapresiasi keputusan strategis ini. Penunjukan Said Iqbal sangat tepat di tengah begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa. Kehadiran tokoh-tokoh buruh dalam pemerintahan dapat menjadi kekuatan tambahan untuk membantu Presiden mencari solusi atas berbagai persoalan nasional,” ujar Arnod dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Arnod menegaskan bahwa buruh tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai kelompok pekerja yang memahami persoalan hubungan industrial semata. Menurutnya, banyak tokoh buruh yang telah berkembang menjadi politisi, akademisi, pengacara, pengamat, hingga tokoh masyarakat dengan pengalaman luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia mencontohkan Yorrys Raweyai yang dikenal sebagai politisi senior, aktivis, dan tokoh nasional yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI. Selain itu, Jumhur Hidayat juga dipercaya mengemban jabatan di pemerintahan. Sementara Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, mendapat amanah sebagai Penasihat Kapolri.
“Masih banyak tokoh buruh yang saat ini mengemban amanah di berbagai lembaga negara. Ini membuktikan bahwa gerakan buruh telah melahirkan banyak kader pemimpin bangsa,” katanya.
Lebih lanjut, Arnod menekankan bahwa buruh tidak seharusnya hanya menjadi objek pembangunan. Menurut dia, buruh harus hadir sebagai subjek pembangunan yang mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat dan negara.
“Buruh telah teruji sebagai bagian dari kekuatan pergerakan yang melahirkan banyak kader pemimpin. Mereka terbiasa menyuarakan kesejahteraan pekerja, perlindungan rakyat Indonesia, sekaligus memberikan kritik konstruktif demi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Arnod.
Ia juga menilai keterlibatan tokoh buruh dalam pemerintahan tidak perlu dipersoalkan, termasuk jika dikaitkan dengan momentum Hari Buruh atau May Day. Baginya, hal tersebut menunjukkan bahwa gerakan buruh kini semakin diperhitungkan dan memiliki posisi strategis dalam kehidupan nasional.
Meski demikian, Arnod mengingatkan bahwa setiap penempatan jabatan harus tetap mengedepankan kompetensi, efektivitas kerja, serta efisiensi anggaran negara.
“Yang terpenting, negara harus menilai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan. Tugas pokok dan fungsi setiap jabatan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah juga tidak boleh hanya mengambil keputusan yang bersifat populis,” katanya.
Arnod berharap kehadiran tokoh buruh dalam pemerintahan dapat menjadi harapan baru bagi para pekerja Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak buruh melalui kebijakan dan regulasi yang lebih berpihak kepada pekerja.
“Intinya, rekan-rekan buruh jangan kendor dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan keluarganya. Dengan masuknya tokoh buruh ke pemerintahan, kita berharap perjuangan terhadap hak-hak buruh dapat lebih maksimal, baik melalui kebijakan maupun regulasi yang berpihak kepada pekerja,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Arnod mengajak seluruh buruh Indonesia untuk menjaga persatuan dan terus berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global.
“Kita berharap nilai tukar rupiah semakin kuat, inflasi terkendali, kepercayaan publik dan investor meningkat, investasi bertambah, lapangan kerja semakin luas, dan kesejahteraan rakyat Indonesia terus meningkat. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, buruh dapat menjadi bagian penting dalam membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik,” tuturnya. (kom)
