Naradaily-Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus berupaya menghentikan kebocoran kekayaan bangsa agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pidato dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, Kamis. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung hasil analisis sejumlah pakar yang menilai perekonomian Indonesia masih menghadapi persoalan efisiensi.
“Apa arti tidak efisien? Artinya banyak kekayaan bocor. Mereka yang kasih nilai itu. Mereka hitung bahwa angka kita, ekonomi kita, ICOR kita 6,5,” kata Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi investasi. Rasio tersebut menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Prabowo, Indonesia mencatat skor ICOR sebesar 6,24 pada 2025 dan 6,50 pada 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi senilai 1 dolar, diperlukan investasi sekitar 6,24 dolar, atau lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga.
“Dua per enam, sepertiga. Ini artinya 30 persen kekayaan kita bocor. Anggaran negara adalah 270 miliar dolar, Rp3.700 triliun kurang lebih. Jadi, kalau 30 persen bocor, artinya ya lebih Rp1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan. Saya mau tutup ini,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti praktik penggelembungan harga yang masih terjadi di sejumlah sektor, termasuk di lingkungan lembaga pemerintah. Menurutnya, praktik tersebut menjadi salah satu penyebab kebocoran anggaran negara yang harus segera dihentikan.
Prabowo mengatakan langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa bulan pertama telah menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp300 triliun.
“Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut, 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Kebangkitan Bangsa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penguatan kedaulatan nasional dan pembangunan ekonomi.
Prabowo juga menyambut hasil ijtima ulama PKB yang menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional sesuai amanat Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, hasil ijtima ulama tersebut juga mendukung upaya memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus meneguhkan komitmen ulama untuk memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama (NU), serta memperkuat umat, bangsa, dan negara. (kom)
