Naradaily-Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan pembubaran majelis rendah Parlemen Jepang yang akan dilakukan pada Jumat (23/1), sekaligus menetapkan pemilihan umum legislatif dini pada 8 Februari mendatang. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Senin (19/1).
Dalam keterangannya, Takaichi menjelaskan bahwa masa kampanye resmi akan dimulai pada 27 Januari, setelah dirinya menyatakan pembubaran majelis rendah pada pembukaan masa sidang biasa Parlemen Jepang tahun ini. Pemilu tersebut menjadi langkah strategis untuk menguatkan pondasi pemerintahannya sejak menjabat sebagai perdana menteri.
Takaichi menyerukan kepada para pemilih untuk menentukan apakah dirinya layak melanjutkan tugas sebagai kepala pemerintahan Jepang. Ia juga ingin mengetahui pendapat rakyat terkait “pergeseran kebijakan” yang terjadi setelah kesepakatan koalisi antara Partai Liberal Demokrat (LDP) yang dipimpinnya dengan Partai Inovasi Jepang (Ishin) pada Oktober tahun lalu.
Melalui pemilu ini, PM Jepang berupaya membentuk pemerintahan yang didukung suara mayoritas di majelis rendah. Ia menegaskan pentingnya stabilitas politik, mengingat koalisi pimpinan LDP saat ini hanya memiliki keunggulan kursi yang sangat tipis di majelis rendah Parlemen Jepang.
Dalam agenda kebijakannya, Takaichi berjanji akan menghentikan “penghematan berlebihan” sembari menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang Jepang. Ia juga menyatakan akan menetapkan “tolok ukur yang jelas dan objektif” guna membangun kepercayaan pasar terhadap keuangan pemerintah. Selain itu, Takaichi mengusulkan pembebasan pajak untuk produk makanan selama dua tahun sebagai respons atas kenaikan biaya hidup, yang menandai pergeseran dari sikapnya saat kampanye Ketua LDP pada Oktober lalu.
Sementara itu, posisi pemerintah di majelis tinggi juga tergolong lemah karena hanya didukung koalisi minoritas. Kondisi tersebut memaksa pemerintah berkompromi dengan partai oposisi untuk meloloskan anggaran negara maupun rancangan undang-undang penting.
Pemilu kali ini menjadi yang pertama sejak Takaichi menjabat sebagai PM Jepang pada 21 Oktober 2025, serta digelar kurang dari 18 bulan sejak pemilu terakhir pada Oktober 2024. Berdasarkan konstitusi Jepang, anggota majelis rendah memiliki masa jabatan empat tahun, kecuali jika parlemen dibubarkan lebih awal.
Di sisi lain, kubu oposisi mulai mengonsolidasikan kekuatan. Partai Demokratik Konstitusional Jepang dan Partai Komeito, yang merupakan mantan sekutu LDP, pada Kamis (15/1) mengumumkan pembentukan Aliansi Reformasi Sentris sebagai kekuatan oposisi terbesar untuk menghadapi pemilu mendatang.
Oposisi mengkritik rencana pemilu dini tersebut dan menuding Takaichi lebih mengutamakan kepentingan politik menjelang pemberlakuan anggaran negara tahun fiskal 2026, meski sebelumnya berjanji memprioritaskan implementasi kebijakan. Menanggapi kritik itu, Takaichi menegaskan bahwa dirinya ingin anggota legislatif mengesahkan RUU anggaran negara secepatnya guna mencegah dampak negatif, yang menjadi alasan utama penetapan pemilu pada 8 Februari. (kom)
