Naradaily-Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa TNI telah menyiapkan sebanyak 20.000 prajurit untuk diterjunkan dalam misi perdamaian di Gaza. “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” ujar Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa penyiapan pasukan dalam jumlah besar tersebut dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto. Para prajurit nantinya akan menjalankan misi kemanusiaan, mulai dari memberikan layanan kesehatan bagi korban perang hingga membangun kembali infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat Gaza. “Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” tambahnya.
Selain pengerahan personel, Sjafrie memastikan TNI AU akan terus menyalurkan bantuan logistik melalui metode airdrop, seperti yang telah dilakukan sepanjang tahun ini.
Saat ditanya mengenai waktu pasti pengiriman pasukan perdamaian, Sjafrie menegaskan bahwa keputusan tersebut berada di tangan Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah memastikan bahwa TNI selalu siap dikerahkan apabila pemerintah memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Hal ini menanggapi komitmen Presiden Prabowo yang ingin mengirim prajurit dalam misi tersebut.
“Kami sampaikan bahwa TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” kata Freddy di Jakarta.
Freddy menambahkan bahwa keterlibatan TNI di luar negeri merupakan bagian dari kebijakan politik pemerintah. Secara teknis, ia memastikan bahwa prajurit telah rutin menjalani berbagai pelatihan, seperti interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, serta kemampuan operasional di berbagai medan. “Personel tersebut rutin menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan kemampuan operasional di berbagai medan,” jelasnya.
Meski semua aspek telah dipersiapkan, Freddy menegaskan bahwa TNI tetap menunggu keputusan pemerintah pusat dan Panglima TNI sebelum melaksanakan misi perdamaian tersebut.
“Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional,” ujarnya.(kom)
