Naradaily-Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif guna mencegah dan mengatasi dampak musim kemarau tahun ini agar tidak menimbulkan risiko yang fatal bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sudjatmiko sebagai respons atas prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi musim kemarau yang datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang pada 2026.
“Manajemen risiko atas dampak kemarau saya kira harus disiapkan jauh hari, apalagi di daerah yang memang sensitif terhadap perubahan iklim. Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi agar dampak musim kemarau tahun ini tidak membawa risiko yang fatal,” ujar Sudjatmiko di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut dia, pemerintah tidak boleh menunggu hingga dampak kemarau mulai terasa di lapangan. Perencanaan mitigasi harus dilakukan sejak dini agar potensi risiko seperti kekeringan, krisis air bersih, hingga gangguan pada sektor pertanian dapat diminimalisasi.
Ia menilai peringatan yang disampaikan BMKG harus menjadi dasar bagi kementerian dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam pengelolaan sumber daya air, kesiapan infrastruktur, serta perlindungan masyarakat di wilayah rawan kekeringan.
Lebih lanjut, Sudjatmiko menekankan terdapat dua langkah utama yang dapat ditempuh pemerintah untuk menjaga debit air di permukaan tanah. Pertama, memperluas upaya reboisasi serta membangun waduk dan embung sebanyak mungkin untuk menampung air hujan agar tidak langsung terbuang ke laut.
Kedua, memperbanyak pembangunan sumur resapan di berbagai wilayah, baik di kawasan hunian, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. Dengan demikian, air dapat terserap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air tanah.
“Pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan air melalui optimalisasi waduk, embung, dan jaringan irigasi yang ada. Selain itu, program distribusi air bersih di wilayah rawan kekeringan juga harus dipersiapkan sejak sekarang, jangan menunggu situasi darurat,” ujarnya.
Ia juga menyarankan pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan penyebaran informasi iklim kepada masyarakat serta pemerintah daerah agar langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
“Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait harus diperkuat. Informasi iklim dari BMKG harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret di lapangan agar masyarakat, terutama petani dan wilayah yang rentan kekeringan, bisa melakukan penyesuaian lebih awal,” ucap Sudjatmiko.
Dengan langkah mitigasi yang terencana dan koordinasi yang kuat, ia berharap potensi dampak kemarau panjang tahun ini dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi krisis yang merugikan masyarakat.
Sebelumnya, BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026. Musim kemarau diperkirakan diawali di wilayah Nusa Tenggara dan secara bertahap meluas ke daerah lain.
“Awal musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau pada periode April, yaitu ada 114 zona musim atau sekitar 16,3 persen dari seluruh zona musim yang ada di Indonesia, sebanyak 699,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. (kom)
