Naradaily-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis harus dilihat dari manfaat dan hasil yang diperoleh bagi Indonesia, bukan semata-mata dari frekuensi perjalanan yang dilakukan.
Menurut Qodari, penilaian terhadap kunjungan luar negeri seorang kepala negara perlu mempertimbangkan dampak nyata yang dihasilkan untuk kepentingan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi anggapan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang dilakukan beberapa kali dianggap sebagai pemborosan anggaran negara.
“Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan,” kata Qodari di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Ia menegaskan pemerintah meyakini berbagai hasil yang diperoleh dari kunjungan ke Prancis memiliki nilai yang besar dan signifikan bagi Indonesia.
“Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan ke Prancis itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan,” ujarnya.
Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tercatat telah melakukan empat kali kunjungan ke Prancis. Kunjungan pertama berlangsung pada 14 Juli 2025 saat menghadiri Parade Militer Hari Bastille atau Hari Nasional Prancis di Paris.
Selanjutnya, kunjungan kedua dilakukan pada 23 Januari 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Kunjungan ketiga berlangsung pada 14 April 2026 melalui pertemuan empat mata antara kedua pemimpin negara. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi jangka panjang.
Sementara itu, kunjungan keempat dilakukan pada 28 Mei 2026 dan menghasilkan empat kesepakatan komersial dengan nilai mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp61,25 triliun. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang digelar pada 28 Mei 2026.
Peluncuran dewan bisnis tingkat tinggi itu turut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai bagian dari upaya mempererat kerja sama ekonomi dan investasi antara kedua negara. (kom)
