Naradaily-Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia dengan tegas membantah tuduhan keterlibatannya dalam dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bahlil juga menyatakan siap melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang mencatut namanya dalam isu tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat memberikan keterangan di Ambon, Maluku, Sabtu, setelah melantik pengurus dan membuka rapat kerja DPD Partai Golkar di Kota Ambon.
“Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap,” kata Bahlil.
Bahlil menanggapi maraknya isu dan spekulasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Isu tersebut termasuk narasi yang disampaikan seorang pengamat intelijen terkait keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum penangkapan tersangka kasus penyadapan oleh Bareskrim Polri.
Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan Bahlil karena dirinya merupakan ketua umum partai politik yang berada di lingkaran pemerintahan.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui sosok ketua umum partai politik yang dimaksud dalam informasi tersebut. Meski demikian, isu yang berkembang di media sosial dan sejumlah grup percakapan WhatsApp mulai menggiring opini hingga secara spesifik mengarah kepada dirinya.
“Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” ujarnya.
Menanggapi tuduhan tersebut, Bahlil meminta kepolisian segera bergerak untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang berada di balik penyebaran informasi yang dinilainya tidak benar.
Selain meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, Bahlil juga memberikan batas waktu kepada pihak-pihak yang telah mencatut namanya untuk menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi.
“Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,” ujarnya.
Bahlil menegaskan bahwa masyarakat harus tetap menjaga etika dalam menyampaikan informasi di ruang publik. Menurutnya, penyebaran narasi yang menyesatkan tidak seharusnya memperkeruh situasi politik nasional.
Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang harus menjunjung tinggi nilai dan prinsip demokrasi yang bermartabat.
“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus. Jadi polisi akan mengecek,” demikian Bahlil.
