Naradaily-Partai Demokrat memastikan tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sepenuhnya penentuan dua calon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
AHY mengatakan sikap tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keputusan itu juga dinilai sejalan dengan aturan internal partai dan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden dalam konstitusi.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden,” kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” lanjutnya. Pernyataan AHY memperjelas posisi Demokrat di tengah proses politik pengisian jabatan wakil presiden yang kosong setelah Gibran menyatakan berhenti pada Kamis, 12 November.
Meski menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo, Demokrat memilih tidak mengajukan kandidat sendiri. AHY menegaskan proses pencalonan harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden. Sementara itu, keputusan memilih satu di antara kedua calon menjadi kewenangan MPR.
AHY juga meminta masyarakat tidak terburu-buru berspekulasi mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran. Menurut dia, proses politik harus diberi ruang agar berjalan sesuai konstitusi.
Ia mengingatkan bahwa pergantian wakil presiden tidak boleh mengganggu pekerjaan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan yang sedang berjalan. “Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujarnya.
Sebelumnya, kemarin, Gibran menyerahkan langsung surat pernyataan berhenti sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR. Penyerahan dilakukan dalam pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.
Muzani menjelaskan MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk menyelenggarakan pemilihan wakil presiden baru. Adapun Presiden Prabowo akan mengajukan dua nama calon yang selanjutnya diproses melalui mekanisme pemilihan di MPR. (sic)
