Naradaily-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyayangkan bahwa industri tak menjadi sektor prioritas yang mendapatkan penyaluran harga gas bumi tertentu (HGBT). Padahal, industri diklaim sebagai sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Direktur Industri Kimia Hulu Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Sri Bimo Pratomo menyebut, selama ini industri berada pada urutan keempat atau kelima dalam skema prioritas penyaluran gas bumi. Kondisi tersebut perlu dievaluasi agar industri memperoleh perlakuan setara dengan sektor prioritas lainnya.
“Jadi, poin di sini adalah bagaimana kami membuat HGBT ini pro industri. Kalau saya ingat kembali industri itu prioritas nomor lima mungkin atau empat, pokoknya bukan prioritas nomor satu. Itu sebetulnya memprihatinkan, ya. Jadi, prioritasnya itu kalau nggak salah listrik,” ujar Bimo.
Ia menambahkan, sektor listrik, pupuk, industri dan sektor lainnya yang masuk daftar prioritas perlu dipandang setara. Dengan demikian, ketika terjadi keterbatasan pasokan akibat gangguan fasilitas maupun infrastruktur gas, keputusan alokasi dapat dilakukan secara proporsional tanpa mengorbankan keberlangsungan kegiatan industri.
Dia menilai, kapasitas pasokan gas menjadi faktor penting bagi industri karena berkaitan langsung dengan perencanaan produksi dan pemenuhan pesanan konsumen. Gangguan pasokan yang menyebabkan kenaikan harga gas maupun terhentinya produksi dapat mengganggu rantai pasok industri.
Pasalnya, konsumen tetap menuntut produk dikirim tepat waktu dengan kualitas dan jumlah sesuai pesanan. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Kemenperin terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, BPH Migas dan PGN, guna memastikan setiap permasalahan pasokan dapat diketahui secara cepat dan akurat.
Koordinasi tersebut diharapkan memberikan kepastian informasi kepada pelaku industri, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan rencana produksi apabila terjadi gangguan pasokan gas. Selain memperjuangkan kepastian harga dan pasokan gas bagi industri, Kemenperin juga mendorong agar pemanfaatan gas bumi lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
Menurut Bimo, Indonesia masih melakukan ekspor gas bumi, sementara kebutuhan industri nasional terus meningkat. Karena itu, pemenuhan kebutuhan dalam negeri perlu ditempatkan sebagai prioritas sebelum gas bumi dialokasikan untuk ekspor.
“Kami mendorong agar pemanfaatan gas bumi lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Setelah kebutuhan domestik terpenuhi, barulah gas bumi dapat dialokasikan untuk ekspor,” kata dia.
Kemenperin juga mendorong penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada industri melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk dalam pembahasan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai jaringan gas bumi dan harga gas. Melalui upaya tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan dan harga energi bagi industri, sehingga investasi, produksi serta daya saing manufaktur nasional tetap terjaga.
Menurut Kemenperin, kebijakan HGBT memiliki dampak ekonomi signifikan terhadap sektor industri. Berdasarkan perhitungan Kemenperin, total dampak positif kebijakan tersebut selama periode 2020–2025 mencapai Rp592,89 triliun.
Dampak tersebut terdiri atas peningkatan penjualan industri sebesar Rp351,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp38,3 triliun, peningkatan investasi Rp158,64 triliun serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp43,93 triliun. Bimo menilai, manfaat ekonomi dari kebijakan HGBT diperkirakan mencapai sekitar lima kali lipat dibandingkan potensi pengurangan penerimaan negara akibat pemberian fasilitas harga gas tersebut.
“Pada prinsipnya, kami ingin menyamakan prioritas penyaluran gas itu tidak hanya kepada sektor tertentu saja, semuanya prioritasnya sama,” tuntasnya. (sic)