Naradaily-Akademisi dari Universitas Jember, Hermanto Rohman, meminta masyarakat untuk menghentikan aksi panic buying atau pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan dan mempercayai pemerintah dalam mencari solusi apabila konflik di Timur Tengah berdampak pada jalur distribusi energi.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul antrean panjang warga yang membeli BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kondisi tersebut dipicu oleh aksi borong dari sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab setelah menyebarkan isu kelangkaan BBM.
“Ketegangan geopolitik di Selat Hormuz kerap memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM, namun kami mengimbau publik untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong,” katanya di Jember, Minggu (8/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyebutkan stok BBM aman untuk 21 hari ke depan tidak berarti persediaan akan habis setelah periode tersebut.
“Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyediaan Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak menyebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha wajib menyediakan Cadangan Operasional BBM dengan cakupan waktu paling singkat selama 23 hari,” tuturnya.
Menurut dia, istilah ketahanan stok BBM selama 21 hari sering kali disalahartikan oleh masyarakat awam sebagai hitung mundur menuju habisnya persediaan bahan bakar tersebut.
“Stok 21 hari itu adalah indikator teknis jika tangki penyimpanan dalam kondisi penuh tanpa ada pengisian ulang sama sekali. Faktanya, distribusi dan produksi di kilang domestik berjalan secara kontinu setiap hari, sehingga tangki tersebut terus terisi kembali secara otomatis,” katanya.
Hermanto menambahkan bahwa penutupan Selat Hormuz memang berpotensi menghambat produksi BBM milik Pertamina, namun bahan baku BBM tidak hanya berasal dari negara-negara Timur Tengah.
“Saat ini impor minyak mentah Indonesia dari Arab Saudi sekitar 20 persen dari keseluruhan, namun Indonesia juga mengimpor dari Amerika Serikat, Rusia, negara-negara Amerika Latin, China, Nigeria maupun Angola,” ujarnya.
Terkait ancaman penutupan Selat Hormuz, ia menilai dampaknya terhadap pasokan fisik BBM di Indonesia tidak akan seekstrem yang dikhawatirkan.
Meskipun Selat Hormuz merupakan jalur bagi sekitar 20 persen pasokan minyak global, struktur pengadaan bahan baku minyak mentah Indonesia dinilai sudah cukup terdiversifikasi.
“Pertamina tidak hanya bergantung pada negara-negara Arab. Sumber bahan baku tersebar mulai dari Amerika Serikat, Rusia, Amerika Latin, hingga China dan Singapura. Keragaman sumber itu menjadi bantalan agar pasokan dalam negeri tetap aman meskipun ada gangguan di satu jalur distribusi internasional,” katanya.
Hermanto juga tidak menampik bahwa ketegangan di Timur Tengah biasanya berdampak pada fluktuasi ekonomi. Belajar dari preseden sejarah seperti konflik di Irak dan Yaman, gangguan di Selat Hormuz memang berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia sekitar 10 persen hingga 20 persen.
Namun demikian, ia menekankan bahwa kenaikan harga merupakan variabel yang berbeda dengan ketersediaan barang, sehingga masalah yang mungkin muncul adalah penyesuaian harga, bukan hilangnya stok BBM di SPBU.
“Oleh karena itu, ‘panic buying’ justru akan menciptakan kekacauan distribusi yang sebenarnya tidak perlu terjadi,” katanya.
Ia menilai pemerintah melalui Pertamina telah memiliki protokol manajemen krisis yang teruji untuk menjaga kedaulatan energi nasional di tengah dinamika global.
“Saya imbau masyarakat tetap tenang dan jangan panic buying, serta berdoa. Percayakan hal itu kepada pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik,” ucap dosen FISIP Unej itu. (kom)
