Naradaily-Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti persoalan antrean panjang penyeberangan laut dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, yang merupakan lintasan strategis nasional.
“Persoalan antrean panjang akibat keterbatasan dermaga tidak bisa dianggap sepele, jika terus dibiarkan kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian,” kata dia dalam keterangannya di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (18/3/2026).
Menurut Bambang, pada masa arus mudik dan libur Lebaran 2026 terdapat sektor yang perlu mendapat perhatian serius, yakni angkutan logistik. Hal ini karena lintasan tersebut menghubungkan Pulau Jawa dan Bali yang merupakan destinasi wisata kelas dunia.
Ia menjelaskan bahwa angkutan logistik selalu sejalan dengan pertumbuhan sektor pariwisata. Ketika pariwisata meningkat, maka kebutuhan distribusi barang juga ikut melonjak.
“Ini membutuhkan antisipasi, sementara saat ini pertumbuhan jumlah trip kapal feri Ketapang-Gilimanuk tidak meningkat karena adanya keterbatasan dermaga,” kata dia lagi.
Bambang menegaskan kondisi tersebut harus segera direspons melalui penambahan infrastruktur dermaga, baik di Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk.
“Ini sudah waktunya untuk segera membangun minimal dua unit dermaga, sehingga dermaga tersebut mampu menampung kapal-kapal yang saat ini masih menganggur, yang jumlahnya di atas 20 kapal,” ujar Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu.
Dengan penambahan dermaga, kapal yang sebelumnya tidak beroperasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas angkut hingga sekitar 30 persen.
“Ini menjadi langkah antisipasi jangka panjang, baik untuk pariwisata, maupun penunjangnya, yaitu logistik,” kata Bambang.
Ia juga mengingatkan bahwa hambatan distribusi logistik dapat memicu kenaikan harga barang akibat terganggunya pasokan, terutama di wilayah pariwisata.
“Saat ini, hambatan berupa kemacetan yang bisa mencapai lebih dari 10 jam pada angkutan logistik berpotensi menimbulkan inflasi yang cukup tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, distribusi logistik harus dilancarkan,” ucap dia.
Menurut Bambang, praktik di berbagai negara seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Eropa hingga Malaysia menunjukkan bahwa distribusi logistik tetap berjalan meskipun dalam periode libur panjang.
“Dengan demikian, praktik global menunjukkan bahwa distribusi logistik tetap dijaga berjalan untuk mengimbangi lonjakan kebutuhan selama musim liburan, guna memastikan ketersediaan barang dan menjaga stabilitas harga di masyarakat,” ujar dia. (kom)
