Naradaily-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memperingatkan adanya potensi besar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengancam sektor industri manufaktur nasional. Salah satu yang paling terdampak adalah industri keramik yang saat ini berada dalam kondisi kritis akibat persoalan gas industri, yang menjadi komponen utama biaya produksi.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, sejumlah pabrik keramik tengah menghadapi tekanan berat. Bahkan, dua pabrik besar di wilayah Bekasi yang pekerjanya tergabung dalam serikat buruh dilaporkan terancam tutup.
“Sekarang hari ini kita mengalami kesusahan sangat luar biasa. Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi terancam tutup. Itu karena gas industri. Ini bahaya sekali,” ujar Andi Gani dalam acara Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ia menegaskan, persoalan gas industri ini berpotensi memicu gelombang PHK dalam waktu dekat. Apabila tidak segera ditangani, puluhan ribu pekerja bisa terancam kehilangan pekerjaan.
Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat sektor manufaktur selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. KSPSI pun mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera mencari solusi atas masalah pasokan dan harga gas industri.
KSPSI juga berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan gas industri, sehingga gelombang PHK massal dapat dicegah dan daya saing industri nasional tetap terjaga. “Dapat dipastikan minggu depan, maksimal 10 hari ke depan, 55.000 orang terancam ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua, karena gas industri,” tekannya.
Industri Keramik Terganggu Akibat Pasokan Gas
Industri keramik dalam negeri menghadapi tekanan berat sejak awal 2026 akibat terganggunya pasokan gas, termasuk lonjakan biaya energi yang dikhawatirkan menggerus daya saing industri nasional. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto mendesak pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi serta mengurangi porsi ekspor gas demi menjaga ketahanan energi nasional.
“Gas bumi seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan industri dalam negeri yang memiliki multiplier effect besar, seperti penyerapan tenaga kerja dan mendorong investasi baru,” ujar Edy dalam siaran resminya, dikutip Selasa (23/6/2026).
Apalagi, lanjutnya, industri keramik juga tengah menghadapi ancaman banjir impor dari China dan India, seluruh faktor ini dinilai menggerus daya saing sektor tersebut secara signifikan. Asaki mencatat saat ini tingkat utilisasi produksi pada kuartal I 2026 hanya berada di kisaran 70–72%.
Angka tersebut meleset dari target utilisasi yang dipatok 80%, dan sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 73%. Penurunan tersebut, kata dia, terutama dipicu gangguan pasokan gas dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang terjadi di wilayah Jawa bagian Barat dan Timur.
Akibat hal tersebut, sejumlah industri keramik di Jawa Timur terpaksa menghentikan operasional produksi selama sekitar satu minggu pada Januari 2026 akibat krisis pasokan tersebut. “Gangguan suplai gas ini sangat berdampak langsung terhadap operasional pabrik dan produktivitas industri,” tutur dia.
Tak hanya itu, kondisi semakin diperparah oleh penurunan alokasi gas industri tertentu (AGIT) serta kenaikan harga surcharge gas atau biaya tambahan pemakaian di luar kuota. Rata-rata AGIT di Jawa Barat sepanjang 2025 hanya mencapai 67 persen, turun dari sekitar 79% pada 2024.
Kondisi terburuk terjadi pada Februari 2026 dengan AGIT anjlok hingga 49%. Situasi serupa juga dirasakan di wilayah Jawa Timur, di mana AGIT pada Februari 2026 tercatat hanya 51%. Penurunan ini berdampak langsung pada lonjakan harga gas yang mencapai USD10–10,5/MMBTU di Jawa Barat dan sekitar USD8/MMBTU di Jawa Timur.
Akibatnya, porsi biaya energi dalam struktur biaya produksi industri keramik melonjak menjadi 33 hingga 35%. Padahal, saat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) mulai diterapkan pada 2021, biaya energi sempat ditekan ke level 25–27%.
Selain faktor tersebut, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga turut memperburuk kondisi. Pasalnya, pembayaran gas ke PGN menggunakan kurs dolar AS sehingga meningkatkan beban biaya produksi.
“Daya saing industri keramik nasional semakin tertekan, apalagi jika dibarengi dengan praktik perdagangan tidak sehat dari negara lain,” kata dia. Di sisi lain, konflik geopolitik di Timur Tengah turut menambah kekhawatiran.
Indonesia sebagai negara net importir BBM berpotensi terdampak secara ekonomi. Sorotan juga tertuju pada potensi pengalihan ekspor keramik dari China dan India ke Indonesia akibat terganggunya pasar utama mereka di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini dinilai berbahaya mengingat industri keramik di kedua negara tersebut tengah mengalami oversupply dan overcapacity.
Ditambah lagi, produk impor tersebut dinilai lebih kompetitif karena biaya produksi yang lebih rendah, sementara industri dalam negeri justru tengah dibebani kenaikan biaya energi. “Dengan berbagai tekanan tersebut, industri keramik nasional saat ini berada dalam situasi yang sangat sulit,” keluhnya. (sic)
