Naradaily-Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan sumber daya negara dan menghentikan berbagai kebocoran anggaran yang berpotensi menghambat pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo memaparkan sejumlah data dan perkembangan kebijakan pemerintah kepada para ulama. Salah satunya terkait capaian pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan desa sepanjang 1.151 kilometer yang menelan anggaran sebesar Rp5,4 triliun.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menutup berbagai celah kebocoran yang selama ini menyebabkan potensi penerimaan negara tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu fokus utama pemerintahan yang dipimpinnya.
“Begitu banyak uang kita menguap, hilang, dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini,” ujar Prabowo.
Selain itu, Presiden juga menjelaskan langkah pemerintah dalam menata pengelolaan sumber daya alam. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan mengambil kembali penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit yang melanggar aturan serta menindak aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan, kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin,” katanya.
Prabowo menilai pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam harus terus diperkuat mengingat Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan perlu dikelola secara bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa kunci utama menjaga kekayaan negara adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengelola sumber daya secara transparan dan akuntabel.
“Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” tegas Prabowo. (kom)
