Naradaily-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memetakan tingkat kesiapsiagaan menghadapi bahaya tsunami di kawasan pesisir Provinsi Banten. Pemetaan dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dengan menggunakan indikator standar Tsunami Ready.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan Tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB telah melaksanakan penugasan sejak 6 September 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), pemantauan kondisi wilayah terdampak, serta asistensi kesiapsiagaan. Langkah ini sekaligus untuk memastikan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau, termasuk bahaya tsunami di wilayah vital dan permukiman yang pernah terdampak tsunami Selat Sunda pada 2018.

“Penilaian kesiapsiagaan dilakukan di kawasan Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya di Pandeglang, serta beberapa desa pesisir di Serang dan Cilegon, untuk memastikan berfungsinya sarana peringatan dini,” kata dia.

Di Kabupaten Pandeglang, tim BNPB mencatat menara sirene peringatan dini di Kecamatan Sumur dan Panimbang berada dalam kondisi siap operasi. Jalur evakuasi juga terpasang dengan baik dan simulasi bencana rutin digelar. Namun, alat Warning Receiver System (WRS) Gen di Tanjung Lesung masih dalam proses perbaikan.

Sementara itu, pemeriksaan di Kabupaten Serang yang mencakup Desa Salira, Karang Suraga, dan Desa Anyar menunjukkan aktivasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) serta relawan pantai berjalan optimal. Kesiapsiagaan tersebut didukung menara sirene dan peta evakuasi menuju titik aman yang berfungsi normal.

Di Kota Cilegon, peninjauan di Kelurahan Kubangsari memastikan keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) peringatan dini. Selain itu, fasilitator kelurahan aktif dalam melakukan diseminasi informasi dan sirene tsunami di area kantor kelurahan dipastikan berfungsi dengan baik.

Berton mengungkapkan BNPB mengapresiasi kolaborasi aktif pemerintah daerah dan komunitas relawan lokal dalam menjaga keandalan infrastruktur pemantauan bencana. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk mendukung keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. (kom)