Naradaily-Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi melontarkan kritik tajam terhadap rencana penyetoran dana sebesar Rp17 triliun untuk program yang disebut sebagai “Board of Peace”. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran negara yang hanya menguntungkan elite global dan tidak menyentuh kepentingan rakyat.
“Kami tidak rela Rp17 triliun melayang demi panggung pencitraan global yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan elite dunia, tentunya Donald Trump. Katanya ini ‘iuran Board of Peace’. Tapi damai versi siapa? Damai untuk korporasi senjata, atau damai untuk para politisi yang hobi berpidato sambil menutup mata?” ujar Didi dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sangat kontras dengan kondisi nyata masyarakat di dalam negeri. Menurutnya, saat rumah sakit kekurangan alat, sekolah rusak, petani menjerit, dan rakyat diperas pajak, justru uang negara disalurkan ke forum elite internasional yang dinilai tidak pernah benar-benar menghentikan perang.
“Di saat rumah sakit kekurangan alat, sekolah rusak, petani menjerit, dan rakyat diperas pajak, uang negara justru disetor ke forum elite internasional yang tak pernah benar-benar menghentikan perang,” katanya.
“Mereka bicara perdamaian di hotel bintang lima, sementara anak-anak Palestina mati di bawah reruntuhan. Resolusi dibuat, konferensi digelar, tapi bom tetap jatuh. Kalau ini yang disebut ‘peace board’, maka itu lebih mirip board of hypocrisy.”
Didi juga menyoroti sikap dunia Barat terhadap konflik global, khususnya tragedi kemanusiaan di Palestina. Ia menyebut adanya standar ganda dalam praktik politik internasional, di mana isu kemanusiaan sering diabaikan, namun agenda global yang membutuhkan dana besar justru didorong dengan dalih reputasi internasional.
“Lebih pahit lagi: ketika Palestina dibantai, dunia Barat diam. Ketika Gaza hancur, mereka sibuk debat istilah. Tapi ketika ada iuran triliunan untuk agenda global, semua diminta patuh—katanya demi reputasi internasional. Sejak kapan martabat bangsa diukur dari seberapa besar setoran ke klub elite?” tegasnya.
Menurut Didi, rakyat Indonesia tidak menolak perdamaian, tetapi menolak konsep perdamaian yang hanya bersifat simbolik dan penuh kepentingan politik. Ia menilai perdamaian semacam itu mahal secara anggaran, tetapi miskin empati.
“Rakyat tidak menolak perdamaian. Yang kami tolak adalah perdamaian palsu—yang mahal di anggaran, murah di empati. Jika Rp17 triliun itu benar untuk kemanusiaan, kirim langsung ke korban perang, bangun rumah sakit, selamatkan anak-anak Palestina. Jangan lewat panggung politik para pemburu citra,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa negara seharusnya berdiri bersama para korban, bukan berada di belakang tokoh-tokoh dunia yang memiliki rekam jejak penuh kontroversi. Menurutnya, perdamaian sejati tidak lahir dari konferensi berbiaya besar, tetapi dari keberanian moral untuk melawan penjajahan dan menghentikan genosida.
“Negara seharusnya berdiri bersama korban, bukan berbaris di belakang tokoh dunia yang rekam jejaknya penuh kontroversi. Perdamaian sejati tidak lahir dari konferensi berbiaya triliunan, tapi dari keberanian moral: melawan penjajahan, menghentikan genosida, dan menolak tunduk pada standar ganda,” kata Didi.
Ia menutup pernyataannya dengan sikap tegas menolak konsep “Board of Peace” jika hanya menjadi instrumen politik global.
“Kalau ‘Board of Peace’ hanya jadi ATM politik global, maaf ami lebih memilih berdiri bersama rakyat, daripada ikut tepuk tangan di ruang elite demi kepentingan Donald Trump.” (kom)
