Naradaily-Otoritas Myanmar pada Minggu merampungkan proses pemungutan suara tahap ketiga dalam pemilihan umum pertama sejak kudeta militer 2021, menurut laporan media setempat. Myanmar Radio and Television melaporkan tahap terakhir pemungutan suara berlangsung di 63 kota, dimulai Minggu pagi dan berakhir pada Minggu sore.
Presiden sementara Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dilaporkan meninjau langsung sejumlah tempat pemungutan suara di Mandalay. Ia menanggapi penolakan internasional terhadap pemilu yang digelar di bawah pemerintahan junta militer dengan pernyataan tegas. “Bukan urusan saya kalau komunitas internasional menolak mengakui (hasil pemilu) ini,” kata Min Aung Hlaing, seperti dikutip laporan harian Irrawaddy.
Pemungutan suara dilaksanakan secara bertahap, dengan tahap pertama digelar di 102 kota di seluruh Myanmar pada 28 Desember lalu, disusul tahap kedua di 100 kota pada 11 Januari. Tahap ketiga sekaligus penutup menjadi penanda berakhirnya rangkaian pemilu nasional tersebut.
Awal bulan ini, Ketua Badan Informasi Junta Mayor Jenderal Zaw Min Htun mengatakan sidang parlemen akan digelar pada Maret setelah pemilu selesai, sementara pemerintahan baru dijadwalkan dilantik pada April. Pemilihan umum ini menentukan anggota legislatif Parlemen Myanmar untuk majelis rendah dan majelis tinggi, serta badan legislatif tingkat daerah. Setelah dilantik, anggota parlemen akan memilih presiden Myanmar yang kemudian membentuk pemerintahan baru.
Myanmar memiliki parlemen bikameral dengan total 664 kursi, terdiri atas 440 kursi di majelis rendah dan 224 kursi di majelis tinggi. Namun, lanskap politik negara itu telah berubah signifikan sejak kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan memicu pemberlakuan status darurat selama lebih dari empat tahun.
Sebanyak 40 partai politik, termasuk NLD, dibubarkan pada 2023. Dalam pemilu kali ini, sedikitnya enam partai politik dengan hampir 5.000 calon ikut serta. Di tingkat daerah, terdapat 57 partai politik yang berpartisipasi, sementara Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer mencalonkan hingga 1.000 kandidat.
Di sisi lain, kritik internasional terus menguat. Pada Jumat, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, menyerukan komunitas internasional untuk menolak mengakui hasil pemilu tersebut. “Pemilu yang tidak sah hanya akan menghasilkan pemerintahan yang tidak sah. Seiring berakhirnya pemilu Myanmar, dunia harus menolaknya sebagai pemilu curang dan menolak pemerintahan militer dengan kedok sipil yang akan muncul,” kata Andrews melalui media sosial X. (kom)
