Naradaily- Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyoroti dugaan politisasi bencana banjir dan longsor di Aceh yang mencuat setelah beredarnya informasi mengenai surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut tidak diketahui oleh Pemerintah Aceh. Ia menilai, di tengah situasi krisis kemanusiaan, kemunculan narasi yang tidak sejalan dengan pernyataan resmi pemerintah daerah perlu dicermati secara kritis oleh publik.
“Ketika kepala daerah menyatakan tidak mengetahui adanya surat tersebut, publik wajar mempertanyakan siapa aktor di balik langkah itu dan untuk kepentingan apa,” kata Bawono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, perbedaan informasi semacam ini berpotensi menimbulkan kebingungan sekaligus membuka ruang spekulasi yang tidak sehat.
Bawono mengingatkan bahwa bencana kerap menjadi ruang sensitif yang rawan dimanfaatkan untuk membangun drama politik atau framing tertentu di ruang publik. “Ini bukan soal bantuan asing atau tidak, melainkan soal bagaimana narasi dibentuk. Jika ada pihak ketiga yang membangun kesan seolah-olah Aceh membutuhkan intervensi luar karena negara absen, hal ini berpotensi berbahaya secara politik dan sosial,” ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat Aceh memiliki karakter yang kuat dan bermartabat. Dalam sejarahnya, masyarakat Aceh tidak pernah menjadikan bencana sebagai alat untuk meminta-minta bantuan. “Bantuan tentu sah dan baik, tetapi harus diletakkan dalam kerangka solidaritas serta mekanisme resmi. Bukan untuk dipolitisasi,” katanya.
Menurut Bawono, penanganan bencana seharusnya difokuskan pada kerja nyata di lapangan, transparansi distribusi bantuan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak. Ia pun mengimbau semua pihak untuk menahan diri agar tidak menyeret bencana ke kepentingan lain yang justru dapat mengaburkan tujuan kemanusiaan. “Semua pihak seharusnya menahan diri agar tidak menyeret bencana ke kepentingan lain yang justru mengaburkan upaya kemanusiaan,” tuturnya. (kom)
