Naradaily-Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas anggota yang terlibat maupun melindungi praktik penyelundupan sumber daya alam serta berbagai kegiatan ilegal yang merugikan negara. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum. Ini harus kita hadapi dengan serius,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya nasional secara sungguh-sungguh karena masih banyak kebocoran yang terjadi akibat pembalakan liar, pertambangan ilegal, serta penyelundupan. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menutup kebocoran tersebut, termasuk dengan mengerahkan kekuatan TNI dan Polri, namun pelanggaran hukum masih terus berlangsung.

“Terlalu banyak penyelundupan, kita sudah kerahkan TNI/Polri, kerahkan kekuatan masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia,” ujar Presiden.

Prabowo menyampaikan bahwa praktik penyelundupan telah menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian nasional. Salah satu contoh yang disorot adalah penyelundupan timah di Bangka yang telah berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai pihak.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Presiden mengungkap adanya keterlibatan sejumlah pejabat serta oknum aparat, termasuk anggota TNI dan Polri, dalam aktivitas penyelundupan dan kegiatan ilegal tersebut.

“Contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama, saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi,” kata Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya keberanian untuk mengakui kelemahan dalam penegakan hukum serta tekad yang kuat untuk menyelesaikan persoalan kebocoran sumber daya dan pelanggaran hukum secara menyeluruh.

“Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Prabowo. (kom)