Naradaily-Partai Gerindra mengkritik laporan rapor dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios). Gerindra menilai laporan tersebut tidak objektif karena memuat sejumlah tuduhan yang dianggap tidak didukung bukti memadai.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan penilaian Celios mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap kondisi masyarakat terlalu berlebihan. Menurutnya, penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi dilakukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang.
“Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara,” katanya.
Sugiat juga menilai klaim Celios mengenai 75 persen responden yang mengaku stres akibat kebijakan pemerintah terlalu berlebihan dan mendramatisasi proses penyesuaian ekonomi.
Menurut dia, Presiden Prabowo tidak dipilih untuk menyenangkan pengamat, melainkan untuk menjalankan perubahan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain menyoroti penilaian ekonomi, Sugiat membantah laporan yang menyebut adanya pembatasan kebebasan sipil dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia berpendapat demokrasi tetap berjalan terbuka karena masyarakat masih dapat menyampaikan kritik terhadap pemerintah, termasuk melalui publikasi laporan Celios.
Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil tanpa membedakan pihak yang melakukan pelanggaran.
Terkait kritik terhadap gaya komunikasi Presiden Prabowo, Sugiat menilai penilaian tersebut tidak mempertimbangkan karakter kepemimpinan yang menurutnya mengutamakan ketegasan dan kepentingan negara.
Sementara itu, mengenai perubahan susunan kabinet, ia mengatakan evaluasi dan pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif.
“Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar,” ujarnya.
Sugiat turut mempertanyakan metode penilaian dalam laporan Celios. Menurutnya, hasil evaluasi tersebut lebih mencerminkan opini kelompok tertentu dibandingkan ukuran objektif kinerja pemerintahan.
“Menuntut perubahan indikator makroekonomi secara drastis dengan mengabaikan pertumbuhan riil justru akan menjebak negara dalam ukuran-ukuran abstrak yang tidak menyentuh kebutuhan dasar perut rakyat sehari-hari,” katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra itu menegaskan bahwa pemerintah tetap berfokus pada indikator pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
Ia juga menyayangkan penilaian terhadap penyesuaian kebijakan ekonomi yang dinilai seolah-olah membuat seluruh masyarakat mengalami tekanan, padahal menurutnya mayoritas masyarakat tetap optimistis menghadapi masa depan.
“Sangat disayangkan jika dinamika penyesuaian kebijakan ekonomi transisi ini digiring oleh pihak tertentu seolah-olah membuat seluruh rakyat stres, padahal mayoritas masyarakat tetap optimistis menatap masa depan,” ujarnya.
Sebelumnya, Celios bersama Kabinet Bayangan merilis laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang antara lain mengukur persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam peluncuran laporan pada Minggu (11/10), Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa 75 persen dari 1.122 responden mengaku stres terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Bhima, sejumlah persoalan yang banyak dikeluhkan responden meliputi kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan memperoleh pekerjaan, dan penegakan hukum.
Hasil survei tersebut merupakan penilaian responden dalam penelitian Celios. Sementara itu, Partai Gerindra menyatakan keberatan terhadap kesimpulan dan metode penilaian yang digunakan dalam laporan tersebut. (kom)
