Naradaily-Survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 64,8 persen pada dua tahun masa kerja pemerintahan. Angka tersebut melampaui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang tercatat sebesar 55,3 persen.
“Artinya, keyakinan masyarakat terhadap pemerintah masih lebih tinggi daripada evaluasi terhadap hasil kinerjanya,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Hanta, tantangan pemerintah ke depan adalah memastikan kepercayaan publik tersebut diikuti peningkatan kepuasan melalui hasil kebijakan yang semakin dirasakan masyarakat.
Dari sisi kepuasan, sebanyak 55,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 40,9 persen menyatakan tidak puas. Poltracking mencatat tingkat kepuasan tersebut relatif stagnan selama periode Agustus hingga Oktober 2026.
Responden yang menyatakan puas paling banyak memberikan alasan bahwa bantuan pemerintah sudah tepat sasaran, yakni sebesar 16,5 persen. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alasan kepuasan bagi 15,0 persen responden.
Sementara itu, responden yang tidak puas paling banyak menyoroti kondisi ekonomi yang belum stabil, dengan persentase 18,9 persen. Alasan lainnya adalah harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 15,4 persen dan bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran sebesar 14,3 persen.
Dalam hal kepercayaan, survei menunjukkan 64,8 persen responden menyatakan cukup percaya dan sangat percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebaliknya, sebanyak 32,1 persen responden menyatakan tidak percaya.
Berdasarkan bidang pemerintahan, kepuasan tertinggi tercatat pada sektor pendidikan dengan angka 66,3 persen. Berikutnya, bidang pertahanan dan keamanan serta sosial budaya masing-masing mencatat kepuasan sebesar 63,7 persen, disusul kesehatan sebesar 62,1 persen.
Adapun kepuasan terhadap bidang politik dan stabilitas nasional mencapai 53,6 persen, sedangkan bidang hukum dan pemberantasan korupsi berada di angka 43,1 persen. Sektor ekonomi mencatat tingkat kepuasan terendah, yakni 36,8 persen.
Survei tersebut juga mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dinilai masyarakat perlu segera ditangani pemerintah. Harga kebutuhan pokok yang mahal menjadi masalah utama dengan persentase 45,9 persen. Persoalan berikutnya adalah sulitnya mencari lapangan kerja sebesar 9,3 persen dan pemberantasan korupsi sebesar 8,9 persen.
“Kinerja menghasilkan penilaian kepuasan, kepercayaan menopang legitimasi, demokrasi menguji kualitas kekuasaan, dan ekspektasi menentukan agenda pemerintahan ke depan,” ujar Hanta.
Ia menambahkan bahwa dua tahun pertama proses konsolidasi kekuasaan telah selesai. Poltracking menilai keberhasilan tiga tahun berikutnya perlu diukur dari sejauh mana kekuasaan tersebut menghasilkan kinerja yang memuaskan, menjaga kepercayaan publik, memperkuat demokrasi, dan menjawab ekspektasi masyarakat.
Survei nasional Poltracking Indonesia tersebut dilaksanakan secara tatap muka pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 terhadap 1.220 responden yang tersebar di 38 provinsi. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan margin of error sebesar plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (kom)
