Naradaily-Heboh kabar rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memang benar menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Prasetyo mengatakan, pertemuan Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. “Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niatan pengunduran diri Wapres Gibran tersebut. Menurut Mensesneg, dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Wapres Gibran.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, tambah Prasetyo, Wapres Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). mengatakan Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niatan pengunduran diri tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” imbuhnya.
Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran juga meminta kesempatan kepada Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” ujarnya.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, meskipun dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan. Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berkaitan dengan Gibran.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah kabar pernyataan terkait Presiden Prabowo Subianto memberikan saran kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam pernyataan resmi kepada media, Rabu (11/11/2026), Syahganda mengatakan sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah final dan mengikat.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda.
Dia menegaskan bahwa saran Presiden adalah yang diutarakan oleh Menko Yusril terkait proses hukum lanjutan usai putusan MA dan MK menyangkut surat keterangan ijazah Wapres. “Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” tuturnya.
Pernyataan soal akan terus berjuang di PTUN itu sempat dilontarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan saran agar dirinya terus berjuang di pengadilan untuk menyelesaikan isu mengenai ijazahnya. Gibran menyampaikan dalam pertemuan pada hari ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Wapres.
Tidak hanya itu, Wapres juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Sementara itu, sebelum pertemuan antara Presiden dan Wapres, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” tegasnya. (sic)
