Naradaily-Segera dimulai, proyek Tol Serpong-Bogor (via Parung) diprediksi telan dana Rp12,35 triliun. Kepastian itu didapat, usai penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infras Selaras (BSIS) dilakukan, Jumat (3/10/2025).
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Wilan Oktavian menjelaskan bahwa proyek tol tersebut memiliki total panjang mencapai 32,03 kilometer (Km) dan terdiri dari 4 seksi utama. “Jalan Tol ini panjangnya 32,03 km, terdiri dari 27,83 km di Provinsi Jawa Barat, 4,2 km di Provinsi Banten, dan terbagi menjadi 4 seksi,” kata Wilan dalam agenda Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Tol Bogor — Serpong di Kementerian PU, Jakarta, dikutip Sabtu (4/10/2025).
Perinciannya, Seksi 1 Junction Salabenda — Simpang Susun Pondok Udik sepanjang 3,97 km. Seksi 2 SS Pondok Udik — Simpang Susun Putat Nutug sepanjang 9,27 km. Seksi 3 SS Putat Nutug — Simpang Susun Rumpin sepanjang 8,23 km. Terakhir, seksi 4 mencakup Simpang Susun Rumpin — Junction Serpong sepanjang 10,56 km.
Adapun, jalan tol ini dirancang dengan standar kecepatan 100 km per jam, lebar lajur 3,6 meter, dan konfigurasi 2 x 2 lajur pada tahap awal yang akan dikembangkan menjadi 2 x 3 lajur pada tahap akhir, sesuai dengan proyeksi pertumbuhan traffic di masa mendatang. “Dari sisi finansial, investasi dari proyek ini adalah Rp12,35 triliun. Nilai investasi ini merupakan keseluruhan biaya pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung yang meliputi perencanaan teknis, pengadaan tanah, konstruksi, hingga pengoperasian” ujarnya.
Sebatas informasi, PT BSIS merupakan konsorsium bisnis PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Hutama Karya Infrastruktur, dan anak usaha UNTR yakni PT Persada Utama Infra. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT BSIS dibentuk oleh entitas bisnis baik pelat merah maupun swasta. Di mana PT BSIS resmi dibentuk pada 11 September 2024.
Jasa Marga menggenggam porsi 26 persen saham dan Adhi Karya memiliki 12 persen saham. Sedangkan PT Persada Utama Infra (PUI) menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 52 persen saham, sedangkan Hutama Karya Infrastruktur memiliki 10 persen. (sic)
