Naradaily-Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembangunan family office tidak ada kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Family office itu nggak ada urusan dengan APBN,” kata Luhut dalam kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Luhut menjelaskan, konsep family office merupakan upaya menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menempatkan dananya di Indonesia. Mekanismenya, dana yang ditempatkan akan mendapat insentif bebas pajak (zero tax) di tahap awal, lalu dikenakan pajak setelah diinvestasikan ke proyek-proyek strategis dalam negeri.
Karena bersifat investasi swasta, Luhut menegaskan pembangunan family office tidak membutuhkan pembiayaan dari APBN. “(Pembiayaannya) ya biayai sendiri, kan orang taruh uangnya di situ,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi khusus untuk menjamin keamanan investasi di family office. Menurutnya, langkah ini penting agar para investor merasa aman dan yakin menempatkan dananya di Indonesia.
Luhut menambahkan, sejumlah investor besar dari Singapura dan China telah menunjukkan minat untuk menyalurkan dana mereka melalui family office. “Sudah banyak yang nunggu terbentuk. Mereka siap menaruh uangnya,” ungkapnya.
Ketua DEN itu berencana membangun family office di Bali, bersamaan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan. Kawasan tersebut akan menjadi gerbang masuk investasi luar negeri yang akan disalurkan ke berbagai sektor ekonomi riil di Indonesia.
Sebelumnya, Luhut juga sempat menyebut wacana pengembangan family office di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, ia memilih fokus pada Bali terlebih dahulu untuk memastikan efektivitas program tersebut. “IKN bisa saja, tapi jangan semua mau jadi, nanti nggak jadi satu pun,” katanya.
Terkait risiko potensi penghindaran pajak dari para investor kaya, Luhut memastikan akan ada sistem seleksi ketat berbasis pemeriksaan latar belakang (background check). “Semua nanti basisnya sudah background check juga. Nanti kita lihat satu per satu,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan APBN untuk pembangunan family office di Bali. Ia juga menegaskan belum melakukan intervensi apa pun terhadap rencana tersebut.
“Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” ujar Purbaya usai pertemuan dengan investor di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10). (kom)
