Naradaily-Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pentingnya keberpihakan regulasi terhadap pekerja dan petani dalam pembahasan kebijakan industri tembakau nasional. Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, ia menilai keberadaan industri tembakau harus memberi manfaat nyata bagi rakyat dan negara, bukan hanya untuk segelintir pihak.
“Ketika bicara industri tembakau, yang harus dilihat adalah kepentingannya untuk siapa, apakah untuk kemakmuran bangsa dan pekerja, atau hanya menguntungkan pelaku usaha,” ujarnya.
Lebih lanjut, Afriansyah yang akrab disapa Ferry menyoroti besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sektor padat karya tersebut. Ia mengatakan industri rokok dan tembakau melibatkan jutaan pekerja, mulai dari petani hingga buruh pabrik. Karena itu, ia mengingatkan agar pembentukan regulasi baru tidak mengabaikan nasib para pekerja.
“Jika ada kebijakan yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja, maka hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, harus benar-benar terlindungi,” kata Wamenaker Ferry.
Ia juga mengusulkan agar sebagian dana cukai rokok dialokasikan untuk membentuk skema perlindungan sosial bagi pekerja tembakau yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah tersebut dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga kesejahteraan buruh dan keberlanjutan industri.
Lebih jauh, Wamenaker Ferry menyoroti perubahan industri akibat kemajuan teknologi, seperti munculnya rokok elektrik dan transformasi bisnis perusahaan besar. Ia menekankan bahwa arah kebijakan ke depan harus mampu melindungi sektor padat karya agar pekerja tidak tersisih oleh perubahan pasar. “Pemerintah harus hadir dan memastikan setiap perubahan industri tetap memberi ruang bagi pekerja dan petani untuk berkembang,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menata regulasi industri tembakau. Ferry menilai kebijakan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, kesehatan, pertanian, dan ketenagakerjaan secara seimbang. “Pemerintah harus satu suara agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada pekerja, petani, dan keberlanjutan industri nasional,” tegasnya.(kom)
