Naradaily-Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh biaya tambahan dalam perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ditanggung secara pribadi oleh Presiden. Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai isu yang berkembang terkait pembiayaan kunjungan luar negeri Kepala Negara.
Dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin, Teddy merespons sekaligus mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai perjalanan luar negeri Presiden Prabowo.
“Masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi, segala kelebihan biaya (biaya tambahan) dari yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Seskab.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab sorotan Dino Patti Djalal yang menilai kunjungan luar negeri Presiden membutuhkan biaya besar, sebagaimana disampaikan dalam salah satu video yang diunggah melalui akun media sosial miliknya.
Selain soal pembiayaan, Teddy juga menjelaskan bahwa jumlah anggota rombongan Presiden dalam kunjungan luar negeri saat ini jauh lebih efisien dibandingkan periode sebelumnya.
“Jadi, kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” katanya.
Menurut Teddy, kunjungan luar negeri Presiden memiliki tujuan strategis, salah satunya membangun hubungan yang lebih erat dengan para pemimpin dunia dan memperkuat hubungan antarnegara.
Ia menilai langkah tersebut penting di tengah dinamika global yang terus berkembang, termasuk konflik yang masih berlangsung di Ukraina serta krisis di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada berbagai sektor internasional.
Seskab juga menyoroti sejumlah manfaat yang diperoleh Indonesia dari hubungan baik dengan negara-negara mitra. Di antaranya adalah terjaganya pasokan bahan bakar minyak (BBM), stabilitas harga subsidi BBM, hingga keamanan persediaan pangan nasional.
Selain itu, Teddy mengungkapkan bahwa implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Perjanjian tersebut diharapkan memberikan keuntungan bagi Indonesia melalui penerapan tarif nol persen untuk berbagai komoditas utama nasional.
Pemerintah meyakini diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo melalui kunjungan luar negeri dapat memberikan manfaat strategis bagi kepentingan nasional, baik dari sisi ekonomi, perdagangan, energi, maupun ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global. (kom)
