Naradaily-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat sinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjelang pemberlakuan kebijakan Wajib Halal 2026. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, sinergisitas dengan berbagai lembaga terkait penting sebagai kunci keberhasilan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) secara nasional, dan Wajib Halal yang akan berlaku pada Oktober ini.
“Ketentuan wajib halal tidak ada perpanjangan waktu, apalagi penundaan,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/1/2026). Lebih jauh, ia mengatakan kolaborasi dengan Kemenkes dan BPOM masuk ke dalam rangkaian Rapat Koordinasi Sosialisasi Ketentuan Wajib Halal Oktober 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 8–20 Januari 2026.
Kegiatan ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan produk. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa kebijakan Wajib Halal 2026 merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kebijakan ini dapat sinergi bersama memudahkan implementasi (bagi pelaku usaha dan masyarakat), sehingga Indonesia mampu menjadi rujukan dan standar halal dunia,” tegasnya. Lebih lanjut, Haikal, menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan wajib halal ini sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan, kesiapan sistem, dan koordinasi di antara seluruh stakeholder terkait, agar implementasinya berjalan efektif tanpa menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham menekankan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola JPH yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Menurutnya, kesamaan pemahaman antar pemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan wajib halal dapat diterjemahkan secara konsisten, baik pada level perumusan kebijakan maupun pelaksanaan teknis di lapangan.
“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan serta memetakan jenis produk yang wajib bersertifikat halal, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk terkait lainnya, termasuk penyelarasan Kode Sistem Harmonisasi (Harmonized System/HS Code) sebagai dasar klasifikasi produk,” papar Aqil.
Melalui penyelarasan tersebut, BPJPH mendorong terciptanya kejelasan regulasi, kepastian bagi pelaku usaha, serta efektivitas pengawasan produk di seluruh rantai pasok. “Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal nasional, guna menghadirkan kepastian hukum, perlindungan, dan kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di tingkat global,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi semangat BPJPH dalam membangun kolaborasi lintas sektor demi memperkuat fondasi industri halal nasional. Ia menyebut, berdasarkan State of Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024/2025, Indonesia berhasil mempertahankan posisi ketiga dunia dalam ekosistem ekonomi halal global, dengan peningkatan skor tertinggi sebesar 19,8 poin menjadi 99,9.
“Peningkatan ini tentu berkat peran aktif BPJPH. Namun, masih banyak yang bisa kita tingkatkan, terutama dalam menekan defisit ekspor-impor produk halal,” jelas Agus. Menurutnya, potensi industri halal Indonesia sangat besar, baik dari sisi bahan baku, kapasitas produksi, maupun peluang ekspor.
Oleh karena itu, sertifikasi halal berperan strategis sebagai nilai tambah produk dan pembuka lapangan kerja baru. “BPJPH memiliki peran langsung dalam memperkuat industri halal dan penyerapan tenaga kerja nasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri halal Indonesia yang berdaya saing global,” ucap Agus.
Sebagai informasi, kerja sama BPJPH dan Kemenperin mencakup MoU terkait sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang penyelenggaraan JPH dan bidang perindustrian, serta PKS tentang pembinaan dan pengawasan JPH bidang perindustrian. Sinergi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat ekosistem industri halal nasional, memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha, dan mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. (sic)
