Naradaily-Pemerintah China menyatakan bahwa proses peradilan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, di New York, Amerika Serikat, tidak sah dan melanggar prinsip hukum internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan bahwa AS telah bertindak sewenang-wenang terhadap kepala negara yang masih menjabat.
“Amerika Serikat mengabaikan status kepala negara Presiden Maduro, secara terang-terangan menuntut dan mengadilinya di pengadilan domestik. Hal itu secara serius melanggar kedaulatan nasional Venezuela dan mendestabilisasi hubungan internasional,” ujar Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (6/1/2026).
Maduro dan Flores menghadiri persidangan pertama pada Senin (5/1/2026) di pengadilan federal New York, menghadapi tuduhan kejahatan narkoba serta terorisme—tuduhan yang sebelumnya digunakan pemerintahan Trump sebagai justifikasi untuk menangkap mereka di Caracas. Di hadapan pengadilan, Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas seluruh dakwaan, sambil menegaskan bahwa ia tetap merupakan pemimpin sah Venezuela.
Pasangan tersebut ditangkap dalam serangan militer AS di Caracas pada Sabtu (3/1). Menanggapi tindakan itu, Mao Ning menegaskan, “Tidak ada negara yang boleh menempatkan aturan domestik di atas hukum internasional. China menyerukan AS untuk segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan mereka.”
Pada hari yang sama, Wakil Presiden dan Menteri Perminyakan Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden sementara Venezuela oleh Ketua Parlemen yang terpilih kembali, Jorge Rodríguez. Ia menetapkan keadaan darurat nasional dan menegaskan bahwa Maduro tetap presiden. Mao Ning menyatakan bahwa China menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Venezuela serta mendukung pengaturan pemerintah berdasarkan konstitusi.
Lebih jauh, Mao Ning menilai AS telah mengabaikan kekhawatiran komunitas internasional dan menginjak-injak hak sah Venezuela. China, kata dia, menentang keras tindakan tersebut dan mendukung Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian global.
Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB terkait serangan militer AS, Mao Ning menekankan bahwa kekuatan militer bukan jalan keluar dan hanya memperburuk krisis. China menyatakan siap bekerja sama dengan negara-negara kawasan untuk menjaga stabilitas di Amerika Latin dan Karibia. Ia menegaskan agar semua negara menghormati pilihan rakyat negara lain serta mematuhi hukum internasional dan Piagam PBB.
Sementara itu, konstitusi Venezuela mengharuskan digelarnya pemilu dalam 30 hari jika presiden tidak dapat menjalankan tugas secara permanen. Namun Mahkamah Agung menyebut ketidakhadiran Maduro sebagai kondisi “sementara”, sehingga masa jabatan presiden sementara dapat diperpanjang hingga enam bulan dengan persetujuan Majelis Nasional.
Presiden Trump menyatakan bahwa Venezuela tidak akan menggelar pemilu baru dalam waktu dekat karena AS mesti “memperbaiki negara tersebut terlebih dahulu”. Ia menyebut AS tengah berperang dengan pengedar narkoba, bukan dengan Venezuela, serta membuka kemungkinan pemberian subsidi kepada perusahaan minyak untuk membangun kembali infrastruktur energi negara itu dalam 18 bulan. “Proses ini membutuhkan banyak uang, perusahaan minyak akan membiayai dan kemudian diganti melalui pendapatan atau dari kami,” ujarnya. (kom)
